Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai bencana galodo (banjir bandang) di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat terjadi akibat Pemerintah tidak melakukan kontrol secara terukur terhadap pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi.
“Di kawasan hutan lindung yang tidak diperuntukkan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan,” ungkap Hermanto dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (17/05/2024).
Baca juga:
Bencana Alam di Sumbar, DPR Duga karena Kontrol Pemerintah Lemah
Hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan galodo terjadi di beberapa titik di wilayah Sumatera Barat, menurut Hermanto, terjadi karena aktivitas berupa tambang liar, perambahan hutan, illegal loging dan bangunan liar.
“Bencana galodo yang terjadi di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Atas berbagai bencana yang terjadi tersebut, Hermanto minta agar Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat.
Baca juga:
Prabowo Bertolak ke Sumbar setelah Kunjungi Qatar, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Agam
“Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi”, pungkas legislator dari Dapil Sumbar I itu.
