Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Desakan kepada pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok terus berlanjut. Pasalnya, beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti minyak goreng, telur ayam, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyebut pemerintah perlu menggelar operasi pasar.
"Operasi pasar ini mesti tepat sasaran dan zero mistake”, tutur Nevi di Jakarta, Senin (10/1).
Baca Juga:
Premium Boleh Saja Dihapus, Tapi Pemerintah Harus Turunkan Harga Pertalite
Politisi PKS ini mengkritisi, kenaikan harga kebutuhan pokok telah menambah beban masyarakat di saat pandemi COVID-19 belum berakhir. Terlebih lagi banyak masyarakat yang terkena PHK selama pandemi sehingga penurunan daya beli masyarakat semakin lebar.
Mengutip dari Kementerian Tenaga Kerja, tren klaim JHT (Jaminan Hari Tua) ke BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 7 Agustus 2021, ada 538.305 orang pekerja sudah mengklaim JHT.
Lalu, dari hasil prediksi akhir tahun 2021 ada sekitar 894.579 orang kehilangan pekerjaan.
Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021. Jumlah itu turun sekitar 670 ribu orang dari posisi per Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang.
“Dengan besarnya orang-orang yang kehilangan pekerjaan, stabilisasi komoditas pangan ini sangat berarti untuk bertahan hidup," jelas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini mengusulkan kepada pemerintah agar memperhatikan upaya menjamin tersedianya pasokan stok komoditas agar terjadi stabilitas harga kebutuhan pokok.
Kementerian Perdagangan mesti melakukan pemeriksaan gudang-gudang yang menyimpan komoditas kebutuhan pokok untuk memastikan tidak terjadi penimbunan.
"Selain itu Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas jika ada yang terbukti melakukan penimbunan,” ungkap Nevi.
Nevi menambahkan, pemerintah juga harus memastikan distribusi komoditas kebutuhan pokok berjalan lancar. Jangan sampai ada penimbunan, dan lakukan koordinasi yang baik antar Kementerian dan Lembaga terkait.
Potensi data yang berbeda antar Kementerian dan Lembaga harus tepat karena menjadi penyebab munculnya kebijakan yang merugikan rakyat.
“Memastikan operasi pasar pada sasaran yang tepat dan tidak ada penyimpangan sedikitpun menjadi kunci suksesnya tindakan pemerintah dalam langkah stabilisasi komoditas pangan di masyarakat”, tutup Nevi Zuairina.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan BUMN menggelar operasi pasar tambahan untuk minyak goreng sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.
Erick menyebut operasi pasar ini dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan 1,2 miliar liter minyak goreng. Erick mengungkapkan, anak usaha Holding Perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL), tengah mengembangkan produksi turunan CPO.
Kemasan sederhana INL ini baru dikembangkan saat harga minyak melambung tahun lalu. "Kita pakai brand INL karena ini khusus brand ekonomis (value for money)," katanya.
Ia menjamin harga minyak INL sesuai harapan pemerintah yakni Rp 14 ribu per liter yang tersedia dalam dua kemasan yakni 450 ml dan 900 ml.
Baca Juga:
Harga Minyak Goreng hingga Telur Terus Merangkak Naik sampai Januari 2022
Dia menyebut mulai Januari 2022, BUMN telah memiliki tiga produk minyak dengan segmentasi berbeda. Yakni Nusakita 100 persen price index dari market leader (bimoli), Salvaco (92-95 persen price index bimoli), dan kemasan sederhana INL 88 sampai 90 persen price index market leader / bimoli).
"Kapasitas mesin pengemas baru mulai kita investasi tahun ini dan akan berkembang terus sampai 2023," kata Erick. (Knu)
