Legislator Nilai Sistem Keamanan Siber Indonesia Banyak Lengah

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono menilai sistem kemananan siber di Indonesia masih lengah sehingga kebocoran data bisa terjadi di Ditjen Pajak Indonesia.

“Ini menunjukan masih banyak kelengahan dari para pengampu data atau juga sistem pengamanan kita yang berulang kali hal ini terulang,” ujar Dave kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/9).

Ia mengaku sudah meminta Kominfo, BSSN agar memiliki SOP yang jelas untuk bisa diterapkan di semua kementerian lembaga dan direktorat jenderal.

“Bahkan sampai dengan tingkat pemerintahan desa, memiliki SOP yang tegas, pengamanan berlapis dan juga pemeriksaan secara berkala,” tuturnya.

Baca juga:

6 Juta Data NPWP Diperjualbelikan Termasuk Milik Presiden, Sri Mulyani Perintahkan DJP Lakukan Evaluasi

Politikus Golkar ini menegaskan hal tersebut sudah diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan sudah menjadi kewajiban dari seluruh instasi pemerintah.

“Dan juga tanggung jawab dari semua elemen bangsa untuk memastikan kita memiliki kedaulatan full akan data-data,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengalami kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting.

Di antaranya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan lain-lain.

Baca juga:

Kini, 7 Layanan Pajak Diakses Melalui NIK dan NPWP Yang Dipadankan

Isu itu mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengungkap penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," ujar Teguh dalam akun X @secgron. (pon)