Legislator Nilai Penggeledahan KPK di BI dan Nilai Tukar Rupiah tak Berkaitan
Logo Bank Indonesia di pintu gerbang Kantor Pusat BI di Jalan Thamrin Jakarta. (ANTARA/BI Dokumentasi/pri)
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyesalkan pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang mencemaskan kondisi nilai tukar rupiah setelah adanya penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.
Perry Warjiyo sebelumnya menganggap segala berita terkait dengan penggeledahan BI dapat berpengaruh terhadap kondisi pasar, termasuk ke nilai tukar rupiah."Menurut saya enggak ada kaitannya (penggeledahan KPK terhadap BI)," kata Hekal kepada wartawan, dikutip Sabtu (21/12).
Hekal menjelaskan, pelemahan kurs rupiah lebih dipengaruhi kondisi politik global utamanya setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. "Memang pelemahan kurs terjadi secara umum karena penguatan dolar setelah Trump terpilih," ujarnya.
Menurutnya, langkah yang mesti dilakukan BI selaku otoritas moneter dan fiskal yaitu mengambil berbagai langkah antisipatif menghadapi kecenderungan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Bukan menunjuk atau menyalahkan pihak lain. Kami justru berharap BI untuk terus berkomitmen menjaga stabilitas rupiah," tegasnya.
Baca juga:
Saat ditanya apakah pernyataan Gubernur BI tersebut merupakan bentuk kepanikan, Hekal justru menyarankan agar orang nomor satu di BI itu untuk fokus saja memantau kondisi perekonomian global maupun domestik.
"Harusnya enggak perlu ada yang panik, lebih intens memantau sentimen ekonomi saja terkait dengan geopolitik. Ini masih mendekati kurs asumsi makro APBN 2025. Namun, kami minta BI menjaga dan intervensi. Memang mayoritas kurs di kawasan Asia juga mengalami pelemahan," bebernya.
Hekal kembali mengingatkan agar Gubernur BI tidak mencampuradukkan urusan penegakan hukum dengan kondisi perekonomian nasional yang sama sekali tidak ada korelasinya.
"Jangan dikait-kaitkan dengan urusan KPK, itu kan cuma urusan CSR. Tidak berdampak pada ekonomi," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
KPK Angkat Suara soal Panggil Gubernur BI Terkait Kasus Dana CSR
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kantor DJP Diobok-obok KPK, Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa Janji Tak Bakal Menghalang-halangi
Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka, Komisi VIII DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Korupsi Kuota Haji
Kasus Dugaan Korupsi PT Wanatiara Persada, KPK Tak Tutup Peluang Periksa Pejabat Maluku Utara
Kasus Suap Pajak Terbongkar, KPK Tahan Kepala KPP dan Konsultan Pajak
Terbit Surat Edaran Larangan Keras Kader PDIP Korupsi: Nol Toleransi, Sanksi Pecat
KPK Tangkap 8 Orang dalam OTT di Kanwil Pajak Jakarta Utara
Kondisi Terkini Rumah Yaqut Cholil Qoumas Usai Jadi Tersangka Korupsi Penyelenggaraan Haji
Mantan Menag Gus Yaqut dan Gus Alex Jadi Tersangka, KPK Siapkan Penahanan
KPK Periksa 3 Pejabat Kejari Bekasi terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bekasi
Jaksa Tidak Hadir, Sidang PK Korupsi Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar Ditunda