Legislator Kebon Sirih Minta Diajak Koordinasi Ketika Pemprov Lakukan Efisiensi Anggaran

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta menyatakan kesiapannya dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
Ketua Komisi A Inggard Joshua menekankan perencanaan anggaran yang matang sangat penting dan dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu jalannya program pembangunan dan pelayanan publik.
Komisi A juga menyepakati kebijakan dalam Inpres perlu ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur (Ingub) yang selaras dengan peran komisi-komisi terkait di DPRD DKI Jakarta.
Baca juga:
Pemerintah Tekankan Efisiensi Anggaran, BNPB Masih Punya Dana Siap Pakai
“Ketika SKPD melakukan efisiensi, mereka harus berkoordinasi dengan komisi terkait, dari Komisi A hingga Komisi E, agar ada transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaannya,” ujar legislator dari Fraksi Gerindra itu, Rabu (5/2).
Lebih lanjut, ia menekankan, Jakarta memiliki sumber pendapatan daerah yang kuat dari pajak dan retribusi. Sehingga dana bagi hasil dari pemerintah pusat hanya berkontribusi sekitar seperlima dari total pendapatan daerah.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat tidak berdampak negatif terhadap program-program daerah.
“Kami menghargai Inpres No. 1/2025 terkait efisiensi, karena memang kondisi keuangan di tingkat pusat cukup ketat dan tentu saja ini mempengaruhi dana bagi hasil untuk Jakarta,” ujar Inggard.
Baca juga:
Erick Thohir Sebut BPI Danantara akan Bantu Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
“Namun, hal ini sudah dikalkulasi sejak awal dan sifatnya bukan darurat serta mendesak (darsak), sehingga perlu diprediksi lebih awal dalam penyusunan anggaran, termasuk dalam APBD Perubahan,” sambung dia.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi menegaskan, Jakarta siap menjalankan implementasi Inpres No. 1/2025 ini.
“Prinsipnya, Jakarta sangat siap menjalankan Inpres ini,” tandasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta

Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
