Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta menyatakan kesiapannya dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
Ketua Komisi A Inggard Joshua menekankan perencanaan anggaran yang matang sangat penting dan dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu jalannya program pembangunan dan pelayanan publik.
Komisi A juga menyepakati kebijakan dalam Inpres perlu ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur (Ingub) yang selaras dengan peran komisi-komisi terkait di DPRD DKI Jakarta.
Baca juga:
Pemerintah Tekankan Efisiensi Anggaran, BNPB Masih Punya Dana Siap Pakai
“Ketika SKPD melakukan efisiensi, mereka harus berkoordinasi dengan komisi terkait, dari Komisi A hingga Komisi E, agar ada transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaannya,” ujar legislator dari Fraksi Gerindra itu, Rabu (5/2).
Lebih lanjut, ia menekankan, Jakarta memiliki sumber pendapatan daerah yang kuat dari pajak dan retribusi. Sehingga dana bagi hasil dari pemerintah pusat hanya berkontribusi sekitar seperlima dari total pendapatan daerah.
Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat tidak berdampak negatif terhadap program-program daerah.
“Kami menghargai Inpres No. 1/2025 terkait efisiensi, karena memang kondisi keuangan di tingkat pusat cukup ketat dan tentu saja ini mempengaruhi dana bagi hasil untuk Jakarta,” ujar Inggard.
Baca juga:
Erick Thohir Sebut BPI Danantara akan Bantu Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
“Namun, hal ini sudah dikalkulasi sejak awal dan sifatnya bukan darurat serta mendesak (darsak), sehingga perlu diprediksi lebih awal dalam penyusunan anggaran, termasuk dalam APBD Perubahan,” sambung dia.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi menegaskan, Jakarta siap menjalankan implementasi Inpres No. 1/2025 ini.
“Prinsipnya, Jakarta sangat siap menjalankan Inpres ini,” tandasnya.
