Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan mark up dalam impor beras. Akmal telah menyuarakan pentingnya pengawasan terhadap proses impor beras demi melindungi kepentingan rakyat Indonesia.
Dorongan ini dilakukan karena sudah mulai menjadi kekhawatiran masyarakat perberasan Indonesia. Mereka mulai menangkap sinyal mengenai ketidaksesuaian dalam proses pengadaan dan kebutuhan mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ketahanan pangan.
Baca juga:
"Transparansi dalam langkah-langkah ketahanan pangan kita adalah hal yang tidak bisa ditawar. Dugaan markup dalam impor beras tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi kita tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kita," kata Andi Akmal dalam keterangannya, Rabu (10/7).
Ia yakin, pansus ini akan bekerja dengan tekun untuk mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam kesalahan.
Politisi Fraksi PKS juga menyebut, pembentukan Pansus ini terjadi sebagai tanggapan atas pengumuman tender terbaru oleh Perum Bulog untuk pengadaan jasa angkutan pendistribusian bantuan pangan. Proses tender ini menimbulkan pertanyaan di kalangan DPR untuk mengambil tindakan tegas.
Baca juga:
Nantinya, pansus akan menyelidiki secara menyeluruh semua aspek dari proses impor beras, termasuk prosedur pengadaan, strategi penetapan harga, dan peran berbagai pemangku kepentingan.
"Kami bertujuan untuk memastikan setiap langkah dari proses ini diperiksa dan setiap ketidaksesuaian ditangani dengan segera," tambahnya.
