Legislator Demokrat Tolak APBN Jadi Jaminan Utang KCJB

MerahPutih.com - China berkukuh meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kerecta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Merespons hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid meminta agar pemerintah dapat kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar.

Baca Juga:

Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung dan LRT Jabodebek Dekati Rampung

“Tentu pemerintah mesti kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar namun bisa cepat dan tepat sasaran,” kata Anwar Hafid kepada wartawan, Jumat, (14/4).

Politikus Demokrat ini tidak ingin pemerintah dan Indonesia dikendalikan oleh negara lain. Ia mengingatkan, proyek Infrastruktur nasional merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Kita tidak ingin pemerintah dan publik kita di kendalikan oleh swasta, apalagi luar negeri,” beber dia.

Baca Juga:

Kereta Cepat Mewah Siap Melintasi Gurun di Arab Saudi

Anwar Hafid menilai, pemerintah juga mempunyai mekanisme pengawasan hingga tim kerja sama investasi guna memastikan investasi tersebut baik-baik saja.

“Tentu pemerintah punya mekanisme pengawasan, termasuk tim kerjasama investasi yang perlu memastikan semua berjalan baik. Dan tidak merugikan siapa-siapa,” tandasnya.

Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan China berkukuh meminta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII. (Pon)

Baca Juga:

2 Konsultan Asing Persiapkan Operasional Kereta Cepat