Lawan Jadi Kawan dan Riak Pemberontakan di Koalisi Jokowi

MerahPutih.com - Pengamat Komunikasi Politik Silvanus Alvin memprediksi sejumlah partai politik yang pernah tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan merapat ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jilid 2.

Meski saat Pilpres 2019 Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai pengusung utama Prabowo-Sandi, namun Alvin menilai kedua partai itu akan banting setir mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Menurut saya, terbuka peluang beberapa partai yang sebelumnya tidak mendukung Jokowi akan berubah 180 derajat dan mendukung Jokowi," kata Alvin kepada MerahPutih.com, Rabu (14/8).

Hanya PKS yang di Luar

Alvin mengatakan pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi di MRT, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati serta kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra itu saat PDI Perjuangan menggelar kongres di Bali mengisyaratkan Gerindra akan merapat ke koalisi pendukung pemerintah.

"Dari beberapa peristiwa politik, kita dapat memastikan Gerindra ini tampaknya sedang merapat ke PDIP demi memuluskan langkah bergabung di koalisi pemerintahan," ujar dia.

Baca Juga: Pertemuan Mega-Prabowo Bentuk Persiapan Koalisi Hingga Prakondisi 2024

Sementara PAN, kata Alvin, sejak periode pertama pemerintahan Jokowi memang punya kecendrungan bergabung ke pemerintah. Menurutnya, salah satu bukti konkrit adalah PAN mendukung niat PDI-P untuk melakukan amandemen atas UUD 1945. "Selanjutnya, saya menilai PAN akan bergabung ke koalisi pemerintah," imbuh dia.

Untuk Demokrat, Alvin menilai masih menunjukkan sikap abu-abu apakah akan merapat ke kubu pemerintah atau menjadi oposisi. Pasalnya, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Bagaimanapun juga Demokrat baru akan bergerak setelah SBY bersuara," kata dia.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alvin meyakini partai besutan Sohibul Iman itu akan tetap teguh dan kukuh sebagai oposisi. Menurut Alvin, sikap itu akan dipertahankan PKS meski tidak ada partai lain yang mau dan bersedia menjadi oposisi.

"Bisa jadi ada dua kemungkinan mereka jadi oposisi. Pertama, karena perbedaan ideologi antara Jokowi dan PKS. Kedua, memang tidak ada ajakan untuk bergabung bagi PKS ke pemerintahan," tegas dia.

Baca Juga: Gerindra dan PDIP Makin Lengket, PKS Nyatakan Tetap Oposisi

Lantas bagaimana nasib parpol koalisi pengusung Jokowi-Maruf di Pilpres 2019 jika Gerindra dan PAN masuk ke dalam koalisi pemerintah?

Riak-Riak Pemberontakan

Alvin mengatakan, jika Gerindra dan PAN bergabung akan menyinggung parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Pasalnya, parpol di Tim Kampanye Nasional (TKN) yang selama ini berjuang memenangkan Jokowi.

"Kalau tiba-tiba Gerindra maupun PAN yang sebelumnya lawan politik merapat dan dapat jatah, nanti parpol lain akan berontak terhadap Jokowi karena menganggap dia bak kacang lupa kulit," ungkap Alvin.

Baca Juga: Nasdem Tolak Oposisi Masuk Kabinet, Gerindra: Jokowi Tak Bisa Sendirian Bangun Indonesia

Menurut Alvin, ruang untuk para profesional sulit terpenuhi di kabinet mendatang karena sudah penuh sesak dengan para politisi. Ia mengingatkan para politisi ini bergabung karena ada tujuan politik semata, yang di kemudian hari bisa mengakibatkan mereka berbalik arah dari jokowi.

"Jadi Jokowi ini kan sudah tidak bisa maju lagi sebagai capres 2024 ditambah Jokowi bukan ketua umum partai. Bisa saja menteri-menteri maupun pejabat di bawah pemerintahan Jokowi tidak patuh," kata dia.

Dengan kondisi tersebut, kegaduhan politik akan terjadi jelang Pemilu 2024 karena masing-masing perwakilan parpol di pemerintahan punya keinginan politik sendiri-sendiri yang mau dicapai. "Di sinilah tekanan dan ujian berat menanti Jokowi. Bagaimana ia mampu mengatasi tekanan tersebut," imbuhnya.

Menurut Alvin, jika Jokowi 'membandel' dan tetap objektif memilih menteri tanpa memperhatikan permintaan-permintaan parpol yang mendukung pemerintah, implikasinya ada di parlemen nanti. Terbuka kemungkinan kebijakan Jokowi berjalan lambat di parlemen.

Baca Juga: Gerindra Mendekat, Koalisi Jokowi Memanas

Karena bagaimanapun juga, sambung Alvin, Jokowi bukanlah ketua umum partai. Sementara di DPR itu anggota dewan merupakan kader partai dan tentu loyalitasnya ada pada ketua umum masing-masing.

"Jokowi pun harus mulai memperhitungkan langkah politik untuk pemerintahannya 5 tahun mendatang. Karena ia sudah tidak bisa maju menjadi capres lagi, dikhawatirkan nanti di pemerintahan tahun ke 3 dan ke 4, dikhawatirkan ia ditinggalkan partai-partai yang sudah mendukungnya saat ini," tutup lulusan Master of Arts dari University of Leicester ini. (Pon)