Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 04 September 2020
Laporan terhadap Puan di Bareskrim Mentah

Ketua Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) David memperlihatkan barang bukti yang dibawanya ke Bareskrim. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bareskrim Polri menolak laporan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) terhadap Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani. Laporan tersebut ditolak lantaran dinilai belum memenuhi syarat.

“Secara kesimpulan laporan kita tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur,” kata Ketua PPMM David kepada wartawan, di Bareskrim Polri, Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/9).

Baca Juga:

Ucapan Puan soal Sumbar Rugikan PDIP

David menyampaikan, pihaknya tidak kecewa atas hal tersebut. Dia mengatakan akan melaporkan kembali Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Yang jelas kalau ditolak saya enggak baper (bawa perasaan) sih. Ada langkah-langkah setelah ini kita akan ke MKD,” ujarnya.

“Kita ke MKD hari Senin atau Selasa untuk melaporkan unsur kedewanannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah pemuda yang mengaku tergabung dalam PPMM mendatangi gedung Bareskrim Polri, Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/9).

Mereka datang guna melaporkan Puan Maharani atas pernyataannya yang dinilai telah menghina masyarakat Minang.

Ketua PPMM David menjelaskan, laporan yang dibuatnya itu sebagai langkah hukum yang diambilnya sebagai bagian dari warga negara.

“Jadi kita di sini melakukan upaya-upaya hukum sebagai warga negara yang baik kita lapor ke Bareskrim,” kata David.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).
Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (Foto: PDIP).

Dalam laporan yang hendak diajukan ke Bareskrim Polri, David selaku pihak pelapor mempersangkakan Puan dengan Pasal 310, 311, 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal 14,15 KUHP Nomor 1 Tahun 1946.

Dia juga turut membawa sejumlah barang bukti untuk memperkuat isi laporannya.Beberapa barang bukti yang dibawanya yakni flashdisk berisi rekaman suara pernyataan Puan, tangkapan layar pernyataan Puan di beberapa media serta lampiran lainnya.

Diketahui, Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

PDI-P mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon Gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat Bupati Padang Pariaman.

Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

“Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka,” kata Puan.

Baca Juga:

Sindir Puan, Anak Buah Prabowo: Rakyat Sumbar Sangat Pancasilais

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Puan yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila.

Dia berdalih jika pernyataan Puan itu secara umum ditujukan kepada 42 pasangan calon yang diumumkan PDI Perjuangan pada gelombang V pada Rabu (2/9/2020).

“Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan,” kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.

Hasto menekankan, pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumatera Barat, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.

“Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Puan Minta Sumbar Dukung Pancasila, Politisi PDIP Kritik PKS

#Puan Maharani #Minangkabau
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan