Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Lakukan Sikap Tak Terpuji, Wakil Sekretaris DPD PDIP NTT Akan Dipecat

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 23 Desember 2017
Lakukan Sikap Tak Terpuji, Wakil Sekretaris DPD PDIP NTT Akan Dipecat

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya akan memecat Wakil Sekretaris DPD PDIP NTT Dolvianus Kolo setelah sikap tak terpujinya menanggapi penetapan calon gubernur dan wagub NTT Marianus Sae-Emilia Nomleni.

"Sikap Dolvianus sangat disayangkan. Berpartai itu harus dijalankan dengan disiplin, taat pada mekanisme partai dan setia pada konstitusi partai. Apa yang disampaikan oleh saudara Dolvianus dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, sehingga yang bersangkutan akan diberikan sanksi pemecatan," katanya seperti dilansir Antara, Sabtu (23/12).

Hasto mengaku sudah berbicara dengan Ketua Bidang Organisasi DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat soal sanksi pemecatan tersebut kepada Dolvianus.

Hasto menambahkan, Dolvianus sudah diminta untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan justru memberikan berbagai pernyataan yang tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai kader partai.

"Partai harus mengambil tindakan tegas seperti sanksi pemecatan. Karena itu memalukan partai," ujarnya pula.

Terkait penetapan cagub dan cawagub NTT, Hasto menegaskan bahwa proses telah dijalankan, bahkan sebelum mengambil keputusan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menugaskan Djarot Syaiful Hidayat untuk bertemu para tokoh masyarakat NTT, termasuk bertemu dengan para tokoh agama.

"Berbagai aspirasi telah ditampung, dan keputusan telah diambil, serta bersifat final. Bagi yang tidak setuju pada kepentingan kolektif partai tersebut, maka partai akan menegakkan disiplin partai," katanya.

Lebih lanjut Hasto menambahkan, PDIP memiliki tradisi demokrasi Pancasila, sehingga pasangan calon yang ditetapkan untuk membumikan Pancasila, menjaga NKRI, kebhinekaan Indonesia dan UUD 1945.

Pasangan tersebut juga akan diikutsertakan dalam sekolah para calon kepala daerah, sehingga ketajaman visi dan misi serta komitmen kekuasaan untuk rakyat menjadi ciri utama bagi seluruh pasangan calon PDI Perjuangan.

Hasto meyakini bahwa masyarakat NTT sangat paham posisi politik PDI Perjuangan yang benar-benar hadir sebagai kekuatan persatuan bangsa.

Menurutnya, PDIP itu sangat kokoh membela Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebhinekaan Indonesia.

Karena itulah, katanya lagi, sikap yang ditunjukkan oleh Dolvianus tersebut adalah sikap perorangan sehingga sangatlah pantas sekiranya partai memberikan sanksi yang tegas. (*)

#Megawati Soekarnoputri #Hasto Kristiyanto # Djarot Syaiful Hidayat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Monumen Kudatuli di Menteng. Peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menewaskan 5 orang, melukai 149, dan 23 hilang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Indonesia
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya. 

Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Selain menyoroti kinerja aparat, Megawati juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya fenomena buzzer di media sosial yang didominasi oleh anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
Refleksi 30 Tahun Kerusuhan 27 Juli 1996, Megawati Ingatkan Soal Netralitas Aparat dan Fenomena Buzzer
Indonesia
Nama Jalan Soekarno di Rabat, Tanda Cinta Maroko untuk Indonesia
Lokasi Jalan Soekarno itu sangat terkenal di Rabat, lokasinya dekat dengan gedung parlemen.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Nama Jalan Soekarno di Rabat, Tanda Cinta Maroko untuk Indonesia
Indonesia
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Aparat saat itu secara rutin menghubungi redaksi untuk memantau pemberitaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Bagikan