Kursi Kosong Wagub DKI, PKS: Tinggal Sebelah Gerindra Nih Gimana?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 23 Oktober 2018
Kursi Kosong Wagub DKI, PKS: Tinggal Sebelah Gerindra Nih Gimana?

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:jakarta.pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hingga saat ini Partai pengusung baik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra belum juga mengajukan nama kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta (cawagub) DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan dua kandidat cawagub dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto telah melobi DPRD DKI Jakarta. Langkah itu dilakukan agar nama tersebut disetujui sebagai cawagub pengganti dari PKS.

"Kalo soal wagub untuk keliling atau komunikasi kalau fraksi sifatnya fasilitasi. Kalau Pak Syaikhu sudah datang ke fraksi," kata Suhaimi di Jakarta, Selasa (23/10).

Kader PKS Ahmad Syaikhu. (MP/Mauritz)

Bahkan, Suhaimi mengatakan Agung Yulianto telah bersilahturahmi ke Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi beberapa waktu lalu.

"Pak Agung sudah minta ditemani ke Pak Pras (Ketua DPRD DKI). Kalau Pak Syaikhu mau keliling ke mana tinggal kita jalani saja, fraksi menemani. Kalau soal ke mana-mana struktur yang mengatur. Fraksi sifatnya menemani beliau ini," tutur dia.

PKS
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS, Triwisaksana menilai Ahok dapat lima dalam setahun pemerintahannya di Jakarta (Foto: Twitter @Triwisaksana)

Lebih lanjut, Suhaimi menuturkan, saat ini PKS sudah selesai pembahasan mengenai nama kandidat cawagub DKI Jakarta. "Sama, saya juga maunya cepat. PKS sih sudah selesai. Secara komunikasi politik sudah ini PKS, tinggal administrasinya," imbuh dia.

Namun, Suhaimi berkata, hingga kini partai berlambang padi dan bulan sabit masih menunggu kandidat dari Partai Gerindra. "Tinggal sebelah (Gerindra) kan gimana nih sebelah?" tutupnya. (Asp)

#Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan