Headline

Kubu Jokowi: Pak Prabowo Sebaiknya Minta Maaf ke Publik

Fadhli Fadhli - Rabu, 03 Oktober 2018
Kubu Jokowi: Pak Prabowo Sebaiknya Minta Maaf ke Publik

Sekretaris TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Hasto Kristiyanto. Foto: MP/Fadhli

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) mendesak Capres Prabowo Subianto meminta maaf kepada publik terkait pernyataannya yang secara tidak langsung menuding pemerintah melakukan kekerasan terhadap warganya.

Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto mengatakan, kebohongan publik yang dilakukan Ratna Sarumpaet telah menganggu konsentrasi bangsa yang sedang berduka akibat gempa.

Terlebih dengan konferensi pers Prabowo yang secara langsung atau tidak langsung telah menuduh Pemerintahan Jokowi dengan kata-kata pengecut, melakukan kekerasaan, bahkan penganiayaan terhadap Ibu-ibu berusia 70 tahun yang memerjuangkan demokrasi dan keadilan. Prabowo juga menuduh telah terjadi pelanggaran HAM di situ.

Rasa kemanusiaan yang seharusnya untuk korban bencana alam, dikudeta menjadi rasa iba ke Ratna Sarumpaet dan tim kampanye Prabowo-Sandi dengan maksud menuduh Jokowi, lalu berharap mendapat dukungan elektoral berupa simpati.

Kolase foto bukti dan klinik tempat Ratna Sarumpaet menjalani operasi plastik. (Ist)

"Bagi kami, ini sudah menyentuh aspek yang fundamental, memerdagangkan kemanusiaan untuk elektoral. Karena itulah Pak Prabowo sebaiknya meminta maaf ke publik," kata Hasto di Jakarta, Rabu (3/10).

Terkait kasus ini, lanjut Sekjen PDI Perjuangan itu akan diserahkan ke ranah hukum, biarlah hukum yang memproses.

"Tim Kampanye Jokowi-Kyai Ma’ruf menyerahkan kasus penipuan tersebut pada proses hukum. Apa yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, Rachel Maryam, Fadli Zon, Dahnil Anzar Simanjuntak, Nanik S Deyang, Andre Rosiade, Fahira Idris dll bahkan pernyataan Pak Prabowo telah menyentuh delik penipuan. Namun biarlah proses hukum yang bicara," tandasnya.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet melakukan konferensi pers dan mengaku tidak ada penganiayaan terhadap dirinya. Ratna pun sudah meminta maaf atas kebohongan yang dibikinnya tersebut. (*)

Baca Berita Menarik Lainnya: Curhatan Ratna Sarumpaet Soal Kebohongannya

#Ratna Sarumpaet #Penganiayaan #Berita Hoax #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesisir Banten dan Lampung Darurat Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Banten dan Lampung darurat tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pesisir Banten dan Lampung Darurat Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Bantah Ormas Terlibat kasus Warga Pejompongan Tewas Pas Demo, Polda Minta Publik Setop Beropini
Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada indikasi keterlibatan ormas dalam kasus kematian Bambang Setiyawan di Pejompongan dan minta publik setop beropini.
Wisnu Cipto - Rabu, 02 September 2026
Bantah Ormas Terlibat kasus Warga Pejompongan Tewas Pas Demo, Polda Minta Publik Setop Beropini
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Indonesia
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Pemerintah kini menelusuri video hoaks kerusuhan di media sosial. Menko Polkam, Djamari Chaniago, akan menindak tegas penyebarnya.
Soffi Amira - Rabu, 05 Agustus 2026
Pemerintah Telusuri Penyebar Video Hoaks Kerusuhan, Menko Polkam: Bakal Ditindak Tegas
Indonesia
Jakarta Diterpa Isu Kerusuhan, Pramono: Kondisi Tetap Aman dan Nyaman
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yakin Jakarta tetap aman di tengah adanya isu kerusuhan.
Soffi Amira - Selasa, 04 Agustus 2026
Jakarta Diterpa Isu Kerusuhan, Pramono: Kondisi Tetap Aman dan Nyaman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila, kabarnya akan menyita TV para penunggak pajak. Apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Bagikan