Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KABUT asap melanda New Delhi, India. Hal itu kualitas udara di kota itu ke kategori ‘di atas parah’. Akibatnya, otoritas ibu kota India itu menerapkan pembatasan tambahan termasuk menutup sekolah hingga pemberitahuan lebih lanjut dan melarang masuk truk yang tidak penting.
Seperti dilaporkan ANTARA, dalam beberapa hari belakangan, sejumlah kotadi India utara mengalami tingkat polusi udara di level beracun. Indeks kualitas udara (AQI) di Delhi meningkat hingga 457 pada Minggu (17/11) malam, memicu pihak berwenang mengumumkan lebih banyak pembatasan di Delhi dan wilayah sekitar.
Banyak stasiun pemantauan kualitas udara di Delhi bahkan mendapati nilai AQI lebih dari 490 pada Senin (18/11) pagi. Hal itu terjadi meski Komisi Pengelolaan Kualitas Udara di Wilayah Ibu Kota Nasional telah mengumumkan penerapan lebih banyak pembatasan yang dimulai Senin.
"Komisi telah memerintahkan sebuah rencana aksi delapan poin, termasuk meminta pemerintah provinsi untuk 'mempertimbangkan langkah darurat tambahan seperti penutupan perguruan tinggi/institusi pendidikan dan penutupan kegiatan komersial nondarurat, serta memperbolehkan pengoperasian kendaraan dengan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor registrasi, dan lainnya,” ujar mereka.
Baca juga:
Tingkatkan Aksi Pengurangan Polusi Plastik, Korsel, China, dan Jepang Duduk Bersama
Kepala Pemerintahan Delhi Atishi Marlena, yang pada malam sebelumnya memerintahkan kelas tatap muka dihentikan kecuali untuk kelas 10 dan 12, mengatakan seluruh wilayah India utara telah ‘terjun ke dalam keadaan darurat medis’ karena pembakaran jerami terus berlanjut tanpa terkendali di seluruh negeri.
Dia menyalahkan pemerintah federal karena tidak mengambil langkah konkret untuk menghentikan pembakaran jerami. “Seluruh India Utara menanggung akibatnya, terutama anak-anak dan orang tua yang kesulitan bernapas,” katanya.
Para pakar menghubungkan polusi berulang tersebut dengan kondisi musim dingin, pembakaran tunggul pertanian untuk membersihkan ladang, serta emisi industri dan kendaraan, yang memperparah buruknya kualitas udara tidak hanya di India, tetapi juga di negara tetangga Pakistan.
Mahkamah agung negara itu, yang bulan lalu memutuskan bahwa tinggal di lingkungan bebas polusi ialah hak dasar, mempertanyakan pemerintah provinsi atas keterlambatan mereka menerapkan langkah-langkah antipolusi.(*)
Baca juga:
