Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Gabungan koalisi masyarakat sipil Indonesia menyayangkan keputusan dari para pemimpin ASEAN untuk memberikan kursi representasi Myanmar kepada pemimpin junta militer pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, Sabtu 24 April mendatang.
Koalisi itu meliputi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan SAFEnet.
Baca Juga:
Kudeta Myanmar Hilangkan Ratusan Nyawa, Jokowi Diminta Bersuara di ASEAN
“Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam rilis yang diterima Rabu (21/4).
Regional Advocacy Associate dari Asia Justice and Rights (AJAR) Putri Kanesia menambahkan pemberikan kursi representasi kepada Junta Militer akan menghalangi hubungan ASEAN dengan rakyat Myanmar dalam mengungkap potensi pelanggaran HAM dalam kudeta militer. Sebaliknya, lanjut dia, posisi National Unity Government saat ini lebih mewakili keberadaan pemerintahan yang dipilih secara sah oleh rakyat Myanmar.
“Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer baik di dalam Myanmar maupun di level internasional,” imbuh Putri.
Lebih jauh, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti meminta ASEAN dan negara-negara anggotanya menjamin akses pertolongan humaniter dan kesehatan secara penuh untuk area yang berkonflik di Myanmar. “Serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk pencari suaka dan pengungsi di Myanmar, termasuk Rohingya,” kata dia.
Baca Juga:
Rachel Arini dari East Asia dan ASEAN Program Manajer di FORUM ASIA, mendorong ASEAN mendesak aparat militer Myanmar segera menghentikan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil, menghentikan penangkapan sewenang-wenang, dan membebaskan semua tahanan tanpa syarat. Hingga saat ini, junta militer telah menahan 3.070 orang secara sewenang-wenang dan membunuh 713 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Menurut dia, ASEAN harusnya berperan aktif menjaga stabilitas politik regional dengan adanya peningkatan jumlah korban yang terus menerus dan keengganan junta militer untuk menghentikan kekerasan yang terus dilakukan
“Kami mendorong ASEAN untuk mengambil langkah tegas dan efektif dalam menangani kudeta Myanmar melalui ASEAN Special Summit mendatang,” tutup Rachel.
Sebelumnya dilansir dari Antara, Pimpinan Junta Myanmar, Min Aung Hlaing dijadwalkan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Indonesia pada 24 April mendatang, menurut pernyataan juru bicara kementerian luar negeri Thailand pada Sabtu (17/4).
Kehadiran Min Aung Hlaing di Jakarta itu akan menjadi perjalanan luar negeri pertamanya sejak kudeta yang dilakukan pada 1 Februari lalu. Adapun para pemimpin ASEAN dikabarkan bersedia menerima kahadiran pimpinan Junta Militer Myanmar itu di KTT.
"Sejumlah pemimpin ASEAN yang beranggotakan 10 negara, di mana Myanmar menjadi anggotanya, telah mengonfirmasi kehadiran mereka pada pertemuan di ibu kota Indonesia, Jakarta, termasuk Min Aung Hlaing," kata juru bicara Thailand, Tanee Sangrat. (*)
Baca Juga:
Santuy Abis, Perempuan Myanmar ini Senam 'Ampun Bang Jago' Saat Kudeta Militer
