Andika Pratama
MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan kritik keras terkait adanya rencana melonggarkan pekerja di bawah usia 45 tahun untuk bekerja.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, pemerintah membuat banyak kelonggaran. Bahkan di area Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Misalnya, dengan tetap mengizinkan perusahaan tetap beroperasi sehingga buruh tetap bekerja di tengah pandemi corona.
Baca Juga
Corona Masih Mengancam, Pemerintah Gamang Relaksasi Tempat Ibadah
Dampaknya adalah sudah banyak pekerja yang dilaporkan meninggal dunia dan positif corona. Mereka yang terdampak ada yang berusia di bawah 45 tahun.
“Dengan kata lain, usia 45 tahun ke bawah bukan jaminan kebal dengan corona,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/5).
KSPI mencatat, sudah ada buruh yang meninggal karena diduga corona. Seperti, dua orang di PT PEMI Tangerang (status PDP), satu orang di PT Denso dan delapan lainnya diberitakan positif, satu orang di PT Yamaha Music Manufactur Indonesia, serta dua orang buruh PT HM Sampoerna dikabarkan meninggal dan puluhan yang lain positif.
Ia menyarankan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, KSPI meminta agar pemerintah menambah anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para buruh yang terdampak.
"Sebagai bentuk subsidi upah sehingga bisa memenuhi kebutuhan pokok," jelas Said.
Menurut Said Iqbal, pemberian subsidi upah seperti ini lazim dilakukan di beberapa negara seperti Australia, Amerika, Malaysia, dan beberapa negara di Eropa.
Iqbal mengatakan, mengenai kebutuhan buruh selama tidak bekerja, seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Sebab, konstitusi sudah mengamanatkan agar negara memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak pandemi.
"Kami meminta agar pabrik-pabrik yang saat ini masih bekerja segera diliburkan dengan tetap membayar upah dan THR secara penuh," ucap Said Iqbal.
"Lagipula dalam situasi seperti ini mau bekerja di mana? Yang ada justru terjadi gelombang PHK, dan pemerintah tidak mampu mencegah," tegas Iqbal.
Selain memberikan BLT, kata Iqbal pihaknya juga mendesak agar dana kartu Prakerja diberikan semuanya dalam bentuk yang tunai. Tidak lagi ada anggaran yang diperuntukkan bagi pelatihan dengan menonton konten video.
"Terakhir, harus ada audit bagi perusahaan yang melakukan PHK dan tidak membayar THR. Jika kemudian terbukti tidak mengalami kerugian, maka pemerintah harus mewajibkan untuk mempekerjakan kembali buruh yang di PHK, serta membayar upah dan THR secara penuh,” tandasnya.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meluruskan pernyataannya yang menyebut warga berusia 45 tahun kebawah dibolehkan untuk beraktivitas kembali.
Doni menyebut, warga di rentang usia tersebut memang dibolehkan untuk bekerja, namun terbatas pada 11 bidang usaha yang sudah diatur oleh pemerintah.
"Ini harus dilihat konteksnya pada peraturan menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 13, ada 11 bidang kegiatan usaha yang bisa diizinkan beroperasi," kata Doni dalam video conference, Selasa (12/5).
Kesebelas sektor tersebut yakni kesehatan, bahan pangan atau makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar pada objek vital, serta kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga
Doni Monardo Klaim Efek PSBB Berimbas ke Penurunan Pasien Rawat Inap
Sejak awal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, kesebelas sektor tersebut memang tetap dibolehkan beroperasi. Namun, Doni menyarankan agar pihak perusahaan di 11 sektor tersebut hanya mempekerjakan pegawai di usia 45 tahun kebawah.
"Kenapa kita menganjurkan pimpinan di perusahaan memberi prioritas kepada yang relatif muda. Karena yang usia 45 tahun keatas mengalami angka kematian yang tinggi," kata Doni. (Knu)
