KSPI: KPK Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis
Aksi massa KSPI di depan Gedung KPK (Ist)
Merahputih.com - Sejumlah massa mengatasnamakan Korps Santri Peduli Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Senin (8/4).
Dalam aksinya, mereka menyertakan stempel 'Cap Darah' dengan tujuan meminta KPK netral dan jangan bermain politik. 'Cap Darah' ini kemudian dipajang di samping bendera parpol, lalu di tancapkan persis depan halaman Gedung KPK.
"Saat ini sudah terindikasi ketidaknetralan di dalam internal KPK. KPK tidak boleh terlibat politik praktis. Tapi nyatanya, ini malah bermanuver ini bahaya. Gawat potensi KPK tidak netral," kata Koordinator KSPI Said Husein di Gedung, KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4).
Hal itu ia utarakan menyusul dugaan penyidik KPK Novel Baswedan yang terafiliasi sebagai kader Partai Gerindra. Husein menjelaskan kabar Novel yang dinilai punya afiliasi sebagai kader terselubung Partai Gerindra, secara tersirat dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono dengan mengatakan Novel adalah 'Orang Kita'. Kemudian Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade juga menekankan, bila Prabowo menang di Pilpres 2019, maka Novel bakal dijadikan Jaksa Agung.
"Novel jangan bawa KPK ke arah politik. Kalau petinggi KPK diam saja dan tidak bertindak maka kemungkinan petingi-petinggi KPK jadi orang Gerindra. Ketika sudah di isi binaan politik lebih baik bubarkan KPK," tandasnya.
Husein menambahkan, memasukan orang partai di dalam lingkaran KPK tanda upaya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasalnya, secara otomatis KPK bekerja sesuai permintaan partai politik dan menghajar setiap pihak yang berlawanan.
"Ini adalah strategi untuk memecahkan masyarakat dengan negara. Ini sangat bahanya. Agus Raharjo harusnya bertindak mengambil kebijakan," pungkasnya. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
KPK Amankan Dokumen dan CCTV Usai Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
KPK Duga Legislator NasDem Satori Terima Duit Selain CSR BI-OJK, Dipakai Buat Beli Mobil
Laporkan Kekayaan Rp 3,08 Triliun ke KPK, Denny JA: Keterbukaan Adalah Spirit Kepemimpinan
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
Gubernur Riau Pakai Duit Pemerasan Buat Jalan Jalan ke Luar Negeri
KPK Didesak Usut Dugaan Kejanggalan Saham Jiwasraya, Nilai Kerugian Capai Rp 600 Miliar
Rumah Hakim Tipikor Medan Terbakar Jelang Tuntutan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Eks Penyidik KPK: Perlu Penyelidikan Mendalam
Kasus Dugaan Korupsi Whoosh: KPK Jamin Penyelidikan Tetap Jalan, Tak Ada Intervensi Presiden