Kronologis Anggota Brimob Jualan Rokok Ribut dengan Kopassus di Papua

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 29 November 2021
Kronologis Anggota Brimob Jualan Rokok Ribut dengan Kopassus di Papua

Pergerakan Satgas Nemangkawi tim gabungan TNI dan Polri mengejar kelompok bersenjata di Beoga Kabupaten Puncak, Papua. ANTARA/HO-Satgas Humas Ops Nemangkawi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jargon sinergitas TNI-Polri kembali menuai sorotan. Pasalnya, singgungan antar anggota di lapangan masih saja terjadi. Yang teranyar, gesakan antar anggota TNI-Polri terjadi di Tembagapura, Mimika, Sabtu (27/11) lalu.

Insiden perkelahian kali ini melibatkan korps Brimob dan Kopassus yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua. Anggota TNI yang terlibat di bawah Satgas Nanggala Kopassus dan anggota Polri dari Satgas Amole di Kabupaten Mimika, yang sama-sama berada di bawah Operasi Satgas Nemangkawi.

Baca Juga:

Ribut Kopassus dan Brimob Karena Rokok di Mimika Berakhir Damai

Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri menegaskan insiden tersebut hanya kesalahpahaman saja, bukan bentrok atau keributan besar. Bahkan, dia mengklaim insiden perkelahian antara anggota Polri dan TNI di Tembagapura, Timika, telah diselesaikan secara damai.

"Nanggala juga kan itu di bawah Kapolda, karena di bawah Operasi Nemangkawi. Amole juga sama di bawah Kapolda, sudah diselesaikan langsung," tegas Kapolda Papua itu, dilansir Senin (29/11).

Kapolda Papua
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri. ANTARA/Evarukdijati/aa.

Terkait kronologis perkelahian, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyebut insiden ini terjadi di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika. Kesalahpahaman tersebut berawal dari enam personel Satgas Amole Kompi 3 yang berada di Pos RCTU Ridge Camp Mile 72 yang sedang berjualan rokok.

Saat itu datang 20 Personel Nanggala Kopassus membeli rokok dan mengomplain tentang harga rokok yang dijual personel Amole Kompi 3 penugasan. Dari protes tersebut kemudian berujung pada gesekan antara personel Nanggala dengan anggota Brimob. Mereka juga menganiyaya enam personel Satgas Amole Kompi 3.

Kombes Ahmad Musthofa Kamal menegaskan saat ini pihak yang berkelahi sudah sepakat berdamai. Namun, lanjut dia, bukan berarti tidak ada sanksi kepada para pelaku perkelahian. "Selanjutnya, tindakan disiplin terhadap mereka yang terlibat perkelahian akan tetap dilakukan," tegas Kabid Humas Polda Papua itu.

Bentrokan antara personel Kopassus dan Brimob tersebut sempat terekam oleh kamera dan tersebar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun @infokomando.official pada Minggu (28/11). Dalam video terlihat suasana malam di sekitar wilayah barak yang sedang riuh akibat perkelahian. (Knu)

Baca Juga

KKB Tembaki Kantor Polisi di Intan Jaya

#Papua #Polri #TNI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Polisi bukan hanya soal kekuatan fisik. Dalam banyak kasus, yang dibutuhkan ialah pengalaman, kebijaksanaan, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman terhadap karakter masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Dukung Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Pengalamannya Dibutuhkan
Indonesia
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
UU Polri terbaru juga memberi kewenangan kepada presiden memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang empat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Baru Disepakati, Mensesneg Klaim Aturan Usia Pensiun Sesuai Kebutuhan Institusi
Indonesia
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi mengatakan, bahwa batas usia pensiun polri 60 tahun sudah tepat.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Soroti UU Polri, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Usia Pensiun 60 Tahun Sudah Ideal
Indonesia
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Ketentuan tersebut dikembalikan pada amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. 

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Usia Pensiun Anggota Polri Diperpanjang, Pengamat Sentil Profesionalisme dan Semangat Kerja
Perpanjangan usia pensiun dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi anggota kepolisian yang selama ini mengabdikan diri kepada negara.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Usia Pensiun Anggota Polri Diperpanjang, Pengamat Sentil Profesionalisme dan Semangat Kerja
Indonesia
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej membacakan langsung draf perubahan pasal krusial mengenai masa pensiun jenderal polisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Istana Tegaskan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Kapolri Sesuai Kebutuhan
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Bagikan