Kritik Puan, Demokrat: Anggota DPR Saja Tidak Didengar Apalagi Rakyat

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 06 Oktober 2020
Kritik Puan, Demokrat: Anggota DPR Saja Tidak Didengar Apalagi Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Video Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan Fecho berbicara soal penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), viral di media sosial.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (Bakomstra DPP) Partai Demokrat, Ossy Dermawan menyesalkan tindakan putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soenarnoputri itu.

"Mungkin Ibu Puan Maharani tidak suka mendengarkan saran, pandangan, masukan bahkan kritik dari Fraksi Demokrat," kata Ossy kepada wartawan, Selasa (6/10).

Baca Juga

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Staf pribadi Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, sikap Puan yang mematikan mikrofon tersebut menimbulkan pertanyaan di publik.

"Sehingga pertanyaan yang muncul adalah jika anggota DPR saja tidak mau didengar pandangannya, bagaimana Ketua DPR RI mau dengarkan aspirasi dan harapan rakyat ?," ujar Ossy.

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/dokumentasi pribadi)

Sebagaimana diketahui, sidang Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker yang kini telah menjadi Undang-Undang diwarnai sejumlah peristiwa menarik.

Salah satunya saat Puan Maharani mematikan mikrofon anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan, yang sedang berbicara soal UU ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan hingga menghilangkan hak-hak rakyat kecil.

Baca Juga

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

Belum selesai berbicara, Puan tampak ada perbincangan kecil dengan pimpinan sidang, Azis Syamsuddin yang duduk disebelahnya, lalu Puan menekan tombol mematikan mikrofon. Video itu kini menjadi perbincangan dan viral di media sosial. (Pon)

#Partai Demokrat #Omnibus Law #RUU Cipta Kerja
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Tiga PP Turunan UU Cipta Kerja Didesak Dicabut, Termasuk Pesangon 0,5 Kali Ketentuan
Meminta agar RUU Ketenagakerjaan menghapus istilah outsourcing atau alih daya. Kalaupun tidak, menurut dia, sistem outsourcing itu perlu dibatasi sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Tiga PP Turunan UU Cipta Kerja Didesak Dicabut, Termasuk Pesangon 0,5 Kali Ketentuan
Indonesia
Buruk Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tidak Adopsi Cara UU Cipta Kerja
Partisipasi publik dalam pembahasan RUU itu sangat diperlukan karena kini banyak definisi atau jenis pekerja yang baru, seperti pekerja digital platform, pekerja medis, pekerja kampus hingga pekerja dosen
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Buruk Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tidak Adopsi Cara UU Cipta Kerja
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan