Kriteria Wagub DKI Jakarta Versi PDIP
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan partainya tak mempersoalkan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan mengisi kursi kosong Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggal Sandiaga Uno maju ke Pilpres 2019.
Karena menurut dia, kewenangnya nama DKI 2 ditangan partai pengusung baik Partai Gerindra dan PKS.
"Itu kan kewenangan partai pengusung ya, kalau PDIP perjuangan ya siapa aja yang diusulkan nggak masalah," kata Gembong saat dihubungi wartawan, Selasa (6/11).
Gembong pun mendukung kebijakan Partai Gerindra dan PKS yang akan melakukan uji kelayakan atau fit and proper test kepada nama-nama calon orang nomor dua di Ibukota Jakarta.
Mengingat banyak permasalahan yang harus dikerjakan oleh pemimpim Jakarta. Dengan begitu partai pengusung harus menyaring kandidat terbaik untuk menduduki kursi DKI 2.
"Kan partai pengusung perlu menseleksi saya kira langkah positif lah, kita positif thinking aja, untuk mencari sosok wagub yang memang betul-betul mampu menyelesaikan persoalan jakarta beserta gubernurnya," tuturnya.
Kemudian, lanjut Gembong, orang nomor 2 di DKI Jakarya harus memposisikan diri sebagai pendamping Gubernur bukan sebagai pemimpin Ibukota Jakarta.
"Artinya dia wagub, jangan memposisikan sebagai gubernur kan repot, namanya matahari kembar kan," jelasnya.
Disamping itu juga, Gembong berkata, pengisi kursi DKI 2 harus memahami persoalan Jakarta dan mampu membuat terobosan dalam rangka percepatan pembangunan di kota metropolitan ini.
"Itu hal penting yang perlu dicermati oleh partai pengusung," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Berita Terkait
PDIP Luncurkan Fatmawati Trophy, Simbil Kepemimpinan Perempuan
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara