Krisis Politik Bukan Tidak Mungkin TNI Turun Tangan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 28 Januari 2015
Krisis Politik Bukan Tidak Mungkin TNI Turun Tangan

Pasukan khusus TNI AL yang terdiri dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Intai Amfibi (Taifib) Marinir mengikuti defile pada upacara serah terima dua jabatan strategis TNI AL. (ANTARA Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Polri membuat khawatir banyak pihak, salah satunya pemikir politik asal Indostrategi, Andar Nubowo.

Menurutnya, akibat perseteruan tersebut kondisi politik dalam negeri semakin tidak menentu dan mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persoalan semakin pelik ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan serangan dan rangkaian manuver kepada KPK.

"Kalau sampai terjadi chaos (kekacauan_red) partai politik tidak bisa diandalkan bukan mustahil tampil kekuatan militer,” kata Andar saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Rabu (28/1).

Lebih lanjut ia yang juga dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menambahkan, berkaca dari sejarah masa silam Indonesia saat partai politik tidak becus bekerja dan situasi politik semakin tidak kondusif maka militer turun tangan untuk mengambil alih kekuasaan.

"Kalau nanti sampai terjadi instabilitas politik maka saya rasa TNI akan turun. Dan jika TNI turun memegang kendali kekuasaan maka kita akan seat back (kembali ke belakang_red). Sekali militer pegang kekuasaan, maka akan sulit bagi kekuatan sipil mengambil kekuasaan kembali,” tandas Andar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menghubungi Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan tambahan. Permintaan tersebut didasarkan adanya rumor yang berkembang bahwa ruang kerja Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akan digeledah aparat penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Pada tahun 2010 silam, Mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga turun gunung saat terjadi kriminaliasi terhadap dua orang pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Endriartono menjadi salah satu tim pengacara dari Chandra-Bibit. (BHD)

#PDIP #KPK Vs Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Bagikan