Krisis Politik Bukan Tidak Mungkin TNI Turun Tangan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 28 Januari 2015
Krisis Politik Bukan Tidak Mungkin TNI Turun Tangan

Pasukan khusus TNI AL yang terdiri dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Intai Amfibi (Taifib) Marinir mengikuti defile pada upacara serah terima dua jabatan strategis TNI AL. (ANTARA Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Polri membuat khawatir banyak pihak, salah satunya pemikir politik asal Indostrategi, Andar Nubowo.

Menurutnya, akibat perseteruan tersebut kondisi politik dalam negeri semakin tidak menentu dan mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Persoalan semakin pelik ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan serangan dan rangkaian manuver kepada KPK.

"Kalau sampai terjadi chaos (kekacauan_red) partai politik tidak bisa diandalkan bukan mustahil tampil kekuatan militer,” kata Andar saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Rabu (28/1).

Lebih lanjut ia yang juga dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menambahkan, berkaca dari sejarah masa silam Indonesia saat partai politik tidak becus bekerja dan situasi politik semakin tidak kondusif maka militer turun tangan untuk mengambil alih kekuasaan.

"Kalau nanti sampai terjadi instabilitas politik maka saya rasa TNI akan turun. Dan jika TNI turun memegang kendali kekuasaan maka kita akan seat back (kembali ke belakang_red). Sekali militer pegang kekuasaan, maka akan sulit bagi kekuatan sipil mengambil kekuasaan kembali,” tandas Andar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menghubungi Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan pengamanan tambahan. Permintaan tersebut didasarkan adanya rumor yang berkembang bahwa ruang kerja Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akan digeledah aparat penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Pada tahun 2010 silam, Mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga turun gunung saat terjadi kriminaliasi terhadap dua orang pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Endriartono menjadi salah satu tim pengacara dari Chandra-Bibit. (BHD)

#PDIP #KPK Vs Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan