KPU Tetapkan 674 Bakal Calon Anggota DPD RI pada DCS Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 18 Agustus 2023
KPU Tetapkan 674 Bakal Calon Anggota DPD RI pada DCS Pemilu 2024

Konferensi Pers Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024, di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat (18/8/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan sebanyak 674 bakal calon anggota legislatif (caleg) DPD RI dalam daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Berkaitan dengan DPD yang nanti pada saat kami umumkan dalam DCS ini totalnya itu 674 calon DPD yang tersebar di 38 provinsi," kata anggota KPU RI Idham Holik pada konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

KPU Tetapkan 9.925 Bacaleg DPR RI pada DCS Pemilu 2024

Idham memerinci, mulanya jumlah bakal caleg DPD RI yang meminta akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) adalah sebanyak 1.030 orang. Kemudian, bakal caleg yang mengikuti penyerahan dukungan adalah 865 orang.

"Jumlah calon memenuhi syarat dukungan ada 701. Ya yang tentunya jumlahnya ini lebih sedikit karena dahulu itu jumlahnya 811 yang memenuhi syarat dukungan," ucap dia.

Dari total 701 bakal caleg DPD RI yang memenuhi syarat, sambung Idham, terdapat sebanyak 683 orang yang mendaftar.

"Selanjutnya, dari 683 calon yang mendaftar tersebut pada masa kemarin verifikasi administrasi, yang memenuhi syarat (MS) itu 113 orang, yang BMS (belum memenuhi syarat) 568 orang, yang TMS (tidak memenuhi syarat) dua orang," rinci dia.

Baca Juga:

KPU Solo Dapat Dana Hibah Pilwalkot 2024 Sebesar Rp 28 Miliar

Sementara itu, pada tahap verifikasi akhir, terdapat 675 bakal caleg yang MS dan delapan bakal caleg yang TMS. Namun, dikarenakan ada satu orang yang mengundurkan diri, kata Idham, total DCS DPD RI adalah sebanyak 674 orang.

"Dalam draf DCS yang esok akan kami umumkan itu, totalnya 674 dengan rincian 540 laki-laki dan 134 perempuan," kata Idham.

Pada kesempatan itu, Idham pun mengatakan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan bakal caleg DPD RI yang paling banyak ditetapkan dalam DCS, yakni sebanyak 54 orang. Disusul Aceh sebanyak 30 orang dan Riau sebanyak 29 orang.

"Yang paling sedikit provinsi calon DPD (adalah) Sulawesi Utara sebanyak delapan orang," papar dia.

Ia mengatakan nama-nama bakal caleg DPD RI yang masuk dalam DCS akan diumumkan pada 19–23 Agustus 2023. Berkaitan dengan itu, masyarakat dapat mencermati dan memberi masukan terhadap nama-nama tersebut pada 19–28 Agustus 2023. (*)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: KPU Tolak Pendaftaran Ganjar Pranowo Jadi Capres

#KPU #DPD RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Berita Foto
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 16 September 2026
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Indonesia
BKD DPD Panggil Senator Bali, Bawa Ajudan TNI ke Kontes Transgender Thailand Bakal Dicecar
BK DPD memanggil senator Bali Arya Wedakarna. Isu pendampingan TNI juga akan ditelaah untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran etik.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
BKD DPD Panggil Senator Bali, Bawa Ajudan TNI ke Kontes Transgender Thailand Bakal Dicecar
Indonesia
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Ungkap Duri dalam Transformasi Ekonomi Era Presiden Prabowo
Indonesia
Ketua DPD Apresias Swasembada Pangan Kurang dari 2 Tahun, Mimpi Lama Jadi Nyata
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah menghadirkan berbagai program yang berorientasi pada kemandiran ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPD Apresias Swasembada Pangan Kurang dari 2 Tahun, Mimpi Lama Jadi Nyata
Indonesia
Komeng Sampaikan Harapan dari Pidato Presiden Prabowo: yang Penting Minta Juara Satu
Dia berharap pemerintah terus memikirkan kepentingan rakyat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Komeng Sampaikan Harapan dari Pidato Presiden Prabowo: yang Penting Minta Juara Satu
Berita Foto
DPD Gelar International Green Youth Leaders Summit 2026, Dorong Aksi Iklim Generasi Muda
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (tengah) membuka The International Green Youth Leaders Summit (IGYLS) 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 08 Juli 2026
DPD Gelar International Green Youth Leaders Summit 2026, Dorong Aksi Iklim Generasi Muda
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Bagikan