KPU Solo Mulai Coklit, Petugas Dibekali APD

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2020
KPU Solo Mulai Coklit, Petugas Dibekali APD

Petugas KPU Solo melakukan coklit DPT Pilwakot 2020 terhadap istri almarhum Didi Kempot, Yan Vellia, Minggu (19/7). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memulai tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih tetap (DPT) Pilwakot Solo. Coklit DPT berlangsung mulai tanggal 18 Juli sampai 13 Agustus 2020.

Ketua KPU Solo Nurul Sutarti mengungkapkan, selama coklit DPT berlangsung menerjunkan sebanyak 1.231 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Coklit berlangsung hampir selama sebulan dengan jumlah sasaran Coklit sebanyak 437.667 DPT.

"Setelah itu dilanjutkan bintek (bimbingan teknis). Baru kemudian coklit di lapangan selama sebulan," ujar Nurul, Minggu (19/7).

Baca Juga:

Suspect COVID-19 di Jakarta Capai 52.586 Orang

Nurul mengatakan, sebelum coklit serentak dilakukan, KPU melakukan simbolis membuat gerakan klik serentak sebagai tanda mulainya kegiatan coklit Pilwakot Solo tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Melalui gerakan klik serentak ini tujuannya adalah mengajak semua penyelenggara dan masyarakat untuk melihat situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id.

Ketua KPU Solo
Ketua KPU Solo, Jawa Tengah, Nurul Sutarti. (Foto: MP/Ismail).

"Tahapan coklit kami lakukan secara maraton. Langkah tersebut kita lakukan karena waktu Pilwakot Solo tinggal menyisakan lima bulan lagi," kata dia.

Ia mengatakan, ada sebanyak 437.667 pemilih yang akan kami lakukan coklit. Jumlah ini meningkat dibanding jumlah DPT Pemilu 2019 sebanyak 421.999 pemilih. Coklit dilakukan dengan protokol kesehatan dan dilengkapi alat pelindung diri (APD).

"Ada sebanyak 15.668 pemilih data tambahan yang akan dicoklit PPDP. Tambahan data pemilih ini kami lakukan pengecekan merupakan pemilih pemula dan mereka saat pencoblosan usianya sudah 17 tahun," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

#KPU Daerah #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan