KPU Sleman Akan Buka TPS di Tempat Pengungsian

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 November 2020
KPU Sleman Akan Buka TPS di Tempat Pengungsian

Ilustrasi pencoblosan surat suara. Foto: MP/Teresa Ika

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, DIY, berencana membuka tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi pengungsian. TPS ini bukanlah TPS baru, melainkan pindahan dari salah satu TPS Dusun Kalitengah Lor.

Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi menjelaskan, pihaknya sedang menyusun skenario perpindahan TPS tersebut.

"Kemungkinannya adalah perpindahan tempat pemilihan (TPS). Semua yang dari Kalitengah Lor akan pindah memilih di TPS terdekat tempat mengungsi. Itu opsi sementara ini,” ujar Trapsi di Yogyakarta, Selasa (17/11)

Baca Juga

Dituding Politik Uang dan Anak PKI, Gibran: Saya Fokus Blusukan

Hal ini dilakukan untuk memastikan para pengungsi dapat menggunakan hak suaranya. Namun, ia belum memutuskan lokasi percis TPS para pengungsi. Keputusan pemindahan dan lokasi TPS pengungsu ini akan dikeluarkan pada akhir November 2020. Pihaknya masih melihat pergerakan aktivitas para pengungsi.

Sementara untuk prosedur pencoblosan Trapsi menegaskan masih menggunakan sistem yang sama dengan pencoblosan di TPS lainnya. Para pemilih datang ke lokasi TPS sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam undangan. Mereka wajib membawa bolpoin serta memakai masker.

Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi
Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi

Kemudian mereka akan diperiksa suhu tubuh, cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau disediakan tempat cuci tangan khusus saat hendak masuk ke lokasi pencoblosan.

Para pemilih akan diberi sarung tangan plastik sekali pakai dan kemudian masuk dalam bilik pencoblosan. "Selesai nyoblos, sarung tangan dilepas dan dibuang. Lalu kami teteskan tinta biru ke jari mereka,"pungkasnya.

Panewu (Camat) Cangkringan, Suparmono berharap KPU Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memindah atau menggeser tempat pemungutan suara (TPS) di Dusun Kalitengah Lor ke barak pengungsian erupsi Gunung Merapi di Glagaharjo.

Pasalnya nya ada sekitar 200 warga Kalitengah Lor yang mengungsi ke kantor desa glagaharjo. Sebagian besar adalah kelompok rentan seperti lansia, wanita hamil, difabel yang sulit untuk mobilitas.

Baca Juga

Penyelenggara Pilkada Diminta Hindari Warung Kopi

"Warga nonkelompok rentan yang tidak mengungsi dan memiliki hak suara, nanti juga mencoblos di TPS barak pengungsian. karena mereka 'kan lebih mudah datang ke sini (Glagaharjo) ketimbang pengungsi yang kesana (Kali tengah Lor)," katanya. (Teresa Ika/Yogyakarta)

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Pilkada Sleman
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan