KPU: Putusan PTUN Golkar Belum Dianggap Inkrah

MerahPutih Politik - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mewajibkan Partai Golkar diikutsertakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015. Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap pengadilan.

"Ya sesuai dengan PKPU 9/2015," ujar Komisoner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah ketika dihubungi Merahputih.com, Selasa (19/5).

Menurut Ferry, putusan PTUN Senin (18/5) kemarin bisa jadi menjadi keputusan final. Dengan demikian, kepengurusan Partai Golkar versi Munas Riau dapat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015.

Namun, dengan adanya rencana banding dari Kementerian Hukum dan HAM serta kubu Agung Laksono, maka putusan PTUN kemarin tidak bisa dianggap inkrah. KPU akan menunggu hasil banding.

"Kalau ada upaya hukum lain oleh para pihak berarti belum inkrah," tegas Ferry.

Sebelumnya, PTUN telah memutuskan agar Menkum HAM mencabut pemberian SK kepengurusan yang sah Agung Laksono. Selain itu, PTUN juga mewajibkan Golkar diikutsertakan dalam Pilkada serentak 2015 dengan persetujuan ketua DPP Golkar versi Munas Riau, di mana Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, Idrus Marham sebagai sekertaris jenderal dan Agung Laksono sebagai wakil ketua umum. (mad)

BACA JUGA:

Ajukan Banding, Hasto Dukung Langkah Menteri Yasonna

Yusril: Kepengurusan Golkar Kembali ke Hasil Munas Riau 

Tommy Soeharto Ngamuk Minta Menteri Yasonna Segera Dipecat