Pilgub Jabar

KPU Jabar Pastikan Pengamanan Debat Pilgub Lebih Ketat

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 21 Juni 2018
KPU Jabar Pastikan Pengamanan Debat Pilgub Lebih Ketat

Pasangan calon dalam Pilgub Jabar 2018 Foto: (MP/Yugi Prasetyo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat tidak mau kecolongan lagi dengan kericuhan debat Pilgub Jabar yang terjadi pada debat yang kedua beberapa waktu lalu.

Saat itu, pendukung Pasangan Hasanah melakukan protes keras setelah Pasangan Asyik dalam pernyataan penutupnya menyatakan jika menang maka tahun 2019 ganti presiden.

Demi menjaga keamanan dan kenyamanan Debat Pilgub Jabar yang ketiga atau terakhir yang akan diselenggarakan pada Jumat (22/6) esok di Grand Ballroom Sudirman Convention Center, Bandung, KPU Jabar akan lebih memperketat lagi pengamanan serta pengaturan yang lebih rinci.

Pasangan Hasanah
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat TB Hasanudin (kiri) dan Anton Charliyan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

"Jadi pada debat publik ketiga nanti itu, para pasangan calon juga dituntut menyampaikan ajakan pilkada damai serta mengungkapkan satu kata baik pada pasangan calon lainnya," kata Kabag Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Teppy Darmawan, dalam siaran persnya, Kamis (21/6).

Ia menuturkan Debat Publik Ketiga Pilgub Jawa Barat 2018 harus menghapus kesan kurang tertib seperti terjadi pada debat publik kedua di Universitas Indonesia, Depok bulan lalu.

Selain itu, pada debat publik kali ini berupaya mendorong terwujudnya pilkada damai dan pengaturannya pun dilakukan bersamaan dengan tim kreatif TV penyelenggara.

"Apalagi pelaksanaan debat masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri," kata Teppy Darmawan sebagaimana dilansir Antara.

Pasangan 2DM
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (kiri) dan Dedi Mulyadi menyampaikan visi dan misi dalam debat Pilgub Jabar (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Adapun tema yang diangkat adalah "Pembangunan Manusia yang Berkualitas untuk Mempercepat Kemajuan Jawa Barat," yang meliputi kajian revitalisasi budaya Jawa Barat, pengembangan SDM sesuai dengan tantangan dan kebutuhan, membangun SDM Jabar yang berkualitas di era bonus demografi.

Kemudian pembangunan manusia dalam mempercepat kemajuan Jawa Barat, pembangunan manusia berbasis keadilan gender dalam mempercepat kemajuan Jawa Barat, serta pembangunan manusia berbasis keseimbangan untuk mempercepat kemajuan Jawa Barat.

Sementara itu, perwakilan Polrestabes Bandung Kompol Robi menegaskan perlunya merancang kegiatan dengan baik.

"Kami juga mengerahkan 1.524 petugas pengamanan terbuka dan tertutup, terdiri atas anggota polri yang didukung TNI dan instansi lainnya," kata dia.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Menhub: Penanganan Insiden KM Sinar Baru Dilakukan Seminggu

#Pilgub Jabar #Pilkada Serentak #KPU Jawa Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan