KPU DKI Sebut Ahok Bisa Mencalonkan jadi Cagub DKI

MerahPutih.com - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan masuk dalam bursa calon gubernur (cagub) DKI Jakarta dalam pertarungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 27 November 2024. Namun yang jadi pertanyaan masyarakat, apakah Ahok boleh kembali maju cagub, sedangkan eks Komisaris Pertamina itu berstatus mantan narapidana.

Anggota KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, bagi kepala daerah yang berstatus mantan narapidana dengan hukuman di atas lima tahun yang ingin maju Pilkada harus memiliki masa jeda 5 tahun. Setelah itu, yang bersangkutan juga mesti membuat surat peryataan sebagai narapidana.

Lantas ditegaskan Dody, Ahok boleh maju lagi menjadi cagub DKI lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu divonis dua tahun dalam perkara penodaan agama pada 9 Mei 2017.

Baca juga:

Ahok Kritik Penonaktifan NIK Warga DKI

"Namun terkait ketentuan mantan terpidana kan ada di undang-undang disebutkan bahwa mantan terpidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun harus ada masa jeda lima tahun," ucap Dody di kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

"Yang bersangkutan harus membuat pernyataan sebagai mantan terpidana. Kalau hal itu terpenuhi terkait dengan masa jeda," sambungnya.

KPU DKI masih menunggu PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Baca juga:

Eks Menteri Orba Soeharto yang Jadi Sosok Teladan Kesederhanaan Bagi Ahok

"Kemudian terkait dengan administratif yang lain tentu nanti kita akan bisa lihat di peraturan perundang-undangan seperti itu," tuturnya.

Seperti diketahui, syarat pencalonan kepala daerah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada). Pasal itu mengatur pencalonan bagi mantan terpidana.

"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," bunyi pasal 7 ayat (2) UU Pilkada.

Baca juga:

Menakar Hitungan PDIP Pilih Ahok-Djarot atau Risma-Azwar di Pilgub DKI

Aturan itu kemudian diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019.

MK memberi tiga poin rincian mengenai syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah. Tiga poin itu dibubuhkan dalam pasal 7 ayat (2) UU Pilkada. (Asp)