Ahok Kritik Penonaktifan NIK Warga DKI

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MERAHPUTIH.COM - MANTAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemprov DKI yang menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta. Menurut Ahok, kebijakan Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan NIK warga tidak tepat.
Ia berpandangan Jakarta menuju kota global mestinya tidak mempersoalkan warga yang ingin menjadi warga Jakarta. "Kalau Jakarta mau jadi kota megapolitan, tidak mempersoalkan KTP mana pun. Siapa pun boleh datang. Apalagi kita sudah mengenal KTP nasional," kata Ahok di Jakarta, Jumat (3/5).
Baca juga:
Eks Menteri Orba Soeharto yang Jadi Sosok Teladan Kesederhanaan Bagi Ahok
Ahok juga menilai program penonaktifan NIK ini merepotkan masyarakat karena bakal berimbas ke hal-hal lain. "Jadi sekali lagi, bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah," tuturnya.
Ahok menjelaskan hal yang penting ialah domisili rumah ketimbang domisili warganya. Ia mencontohkan seseorang dengan KTP Jakarta akan kerepotan bila ia meninggalkan Jakarta dalam waktu lama kemudian KTP-nya dinonaktifkan.
"Kita fokus aja lah, apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta. Pikirannya tenang, otaknya penuh gitu ya, sama dompetnya penuh. Itu aja yang kita fokus," urainya.(Asp)
Baca juga:
Menakar Hitungan PDIP Pilih Ahok-Djarot atau Risma-Azwar di Pilgub DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)

Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028

Pramono-Rano Hadir di Jakarta Bersholawat, Doakan Ibu Kota Aman

KAI Dapat PSO Rp 5,8 T untuk Subsidi Tiket LRT Jabodebek dan KRL Jabodetabek Tahun 2026

Menilik Konservasi Tugu Pancoran Simbol Kemajuan Dirgantara Indonesia di Kota Jakarta

Potret Galian Pipa Limbah di Jalan TB Sumatupang Jaksel Ditargetkan Rampung Desember 2025

Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
