KPK Ungkap Penyebab Sulitnya Berantas Politik Uang
Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)
MerahPutih.com - Sebanyak 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera dan tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik. Hal itu lah yang mendorong politik uang atau money politic masih merajalela di tanah air.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Atas dasar itu pula, kata Alex, KPK kesulitan menangani politik uang, sebab sudah menjadi kebiasaan.
"Tidak mudah untuk mengubah suatu kebiasaan atau apa pun namanya yang sudah terjadi selama ini," kata Alex dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Baca Juga:
Sepanjang Semester Satu 2023, KPK Telah Tetapkan 89 Tersangka
Pimpinan KPK dua periode ini mengimbau agar masyarakat tak hanya berharap pada calon pejabat publik yang berintegritas.
"Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat, masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," ujarnya.
"Kan kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apa pun," sambung Alex.
Baca Juga:
KPK Tangkap 2 Buronan Sepanjang Semester I 2023
Menurut Alex, tidak jarang uang yang dibagikan dalam praktik politik uang bersumber dari hasil korupsi. Baik bersumber dari APBD maupun APBN.
"Memang dari berbagai survei yang termasuk survei KPK sendiri, uang yang digunakan atau dibagi-bagi itu antara lain, ya itu berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi, otomatis terkait dengan anggaran baik APBN maupun APBD," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
KPK Periksa Eks Bankir Senior Arwin Rasyid Terkait Kasus Tanah Pulogebang
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Milik Pertamina, KPK Uji Sampling di 15.000 Titik
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh