Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sebanyak 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera dan tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik. Hal itu lah yang mendorong politik uang atau money politic masih merajalela di tanah air.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Atas dasar itu pula, kata Alex, KPK kesulitan menangani politik uang, sebab sudah menjadi kebiasaan.
"Tidak mudah untuk mengubah suatu kebiasaan atau apa pun namanya yang sudah terjadi selama ini," kata Alex dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Baca Juga:
Sepanjang Semester Satu 2023, KPK Telah Tetapkan 89 Tersangka
Pimpinan KPK dua periode ini mengimbau agar masyarakat tak hanya berharap pada calon pejabat publik yang berintegritas.
"Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat, masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," ujarnya.
"Kan kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apa pun," sambung Alex.
Baca Juga:
KPK Tangkap 2 Buronan Sepanjang Semester I 2023
Menurut Alex, tidak jarang uang yang dibagikan dalam praktik politik uang bersumber dari hasil korupsi. Baik bersumber dari APBD maupun APBN.
"Memang dari berbagai survei yang termasuk survei KPK sendiri, uang yang digunakan atau dibagi-bagi itu antara lain, ya itu berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi, otomatis terkait dengan anggaran baik APBN maupun APBD," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
KPK Periksa Eks Bankir Senior Arwin Rasyid Terkait Kasus Tanah Pulogebang
