KPK Tingkat Status Perkara Dugaan Korupsi di LPEI ke Penyidikan

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi di Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke tahap penyidikan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan awalnya KPK menerima laporan dugaan korupsi di LPEI sejak 10 Mei 2023, lalu ditindaklanjuti dengan proses telaah dan penyelidikan.

Setelah mengetahui laporan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung (Kejagung), KPK melakukan gelar perkara dan meningkatkan status perkara itu ke tahap penyidikan.

Baca juga:

Menkeu Laporkan Dugaan Fraud 4 Debitur LPEI Senilai Rp 2,505 Triliun ke Kejagung

"Kemarin Menteri Keuangan telah laporkan dugaan tindak pidana korupsi ini ke Kejagung sehingga kami KPK tegaskan bahwa KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan korupsi pada penyaluran kredit pada lPEI ini telah naik pada status penyidikan," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3).

Meski begitu, lembaga antirasuah belum menetapkan pihak yang menjadi tersangka kasus ini. Padahal, dalam proses penanganan perkara di KPK, peningkatan penanganan perkara diiringi dengan penetapan tersangka.

Ghufron menjelaskan hal itu menyikapi putusan praperadilan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan.

Baca juga:

KPK Usut Dugaan Korupsi di PLN, Sudah Ada Tersangka

Saat itu, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dan Helmut tidak sah karena keduanya ditetapkan berdasarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik).

Hal itu, kata Ghufron, bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 17 KUHAP yang menyebut penyidikan dilakukan untuk mencari tersangka.

"Oleh karena itu, KPK mulai saat ini menetapkan penyidikan dilakukan sesuai dengan kombinasi antara KUHAP dan UU KPK Pasal 44 ayat (1) tersebut," ungkapnya. (Pon)

Baca juga:

KPK Belum Mau Buka Nama Tersangka Dugaan Korupsi PLN di PLTU Bukit Asam