KPK: Tempel Nama Caleg Eks Koruptor di TPS Bukan Kampanye Hitam

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 31 Januari 2019
KPK: Tempel Nama Caleg Eks Koruptor di TPS Bukan Kampanye Hitam

Alexander Marwata dan pimpinan lainnya mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar para calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi ditandai di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi daerah pemilihan (dapil) mereka.

"Koruptor dari dapil mana, ya di situ saja lah di TPS-nya, ditempelkanlah di situ calon-calonnya di TPS berapa dan di Dapil berapa nanti disebutkan di situ dengan tanda kurung mantan terpidana kasus korupsi," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/1) malam.

Menurut pria yang karib disapa Alex ini, langkah tersebut bukanlah kampanye hitam untuk menjatuhkan caleg eks koruptor. Hal ini lantaran secara fakta caleg-caleg tersebut memang mantan narapidana kasus korupsi.

"Kan bukan mempermalukan, ini kan kita menyampaikan fakta," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, KPK telah memproses ratusan pelaku korupsi dari unsur politisi mulai dari anggota DPR sebanyak 69 orang, DPRD 161 orang, dan kepala daerah 150 orang sampai saat ini.

KPK, kata Alex, sejak awal mendukung penuh KPU untuk mengumumkan caleg eks koruptor. Bahkan, lanjutnya, jika memungkinkan, KPK bakal turut mengumumkannya melalui situs resmi.

"Kita mendukung dan memang kita itu waktu Ketua KPU kesini (ke KPK) kita sampaikan kita mendukung, umumkan saja. Bahkan KPK mungkin akan memuat ya kalau memungkinkan di website KPK kan itu lebih bagus," bebernya.

caleg eks koruptor
Nama-nama caleg eks koruptor (Setkab.go.id)

Menurut Alex, pengumuman ini penting dilakukan KPU agar masyarakat tidak memilih calon wakil rakyat yang pernah melakukan korupsi.

"Supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya KPU telah merilis daftar caleg DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPD yang pernah tersangkut korupsi di Kantor KPU RI, Rabu (30/1) malam.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, ada 49 caleg berstatus mantan terpidana korupsi pada pemilu 2019. Dari jumlah tersebut, Golkar di posisi pertama, Gerindra kedua sebagai partai dengan caleg eks koruptor.

Dia menyebut, dari total data yang dihimpun, Caleg DPRD dari Partai Golkar terbanyak, berjumlah 8 orang. Menyusul Partai Gerindra 6 orang. Sementara 9 orang tercatat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). (Pon)

#KPK #Caleg Eks Koruptor
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan