KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bekas Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan bekas Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

"KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/5).

Sri Wahyumi kembali ditahan KPK pasca-dinyatakan bebas dari penjara usai menjalani masa tahanannya sebagai terpidana perkara suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.

Baca Juga:

Eks Bupati Kepulauan Talaud Ngamuk Usai Kembali Ditahan KPK

KPK menetapkan Sri Wahyumi sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait proyek infrastuktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Sri Wahyumi diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp9,5 miliar sejak 2014 hingga 2017 dari para rekanan yang mendapatkan proyek infrastuktur di Kabupaten Kapulauan Talaud.

Ali mengatakan, penyidikan yang dilakukan terhadap politikus Golkar itu sudah sesuai dengan proses hukum yang berjalan di KPK.

"Kami yakin bahwa seluruh proses penyidikan, penangkapan maupun penahanan yang kami lakukan terhadap yang bersangkutan telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku," ujar Ali.

Sejauh ini, kata Ali, pihaknya belum menerima pemberitahuan tentang gugatan praperadilan tersebut. Nantinya, jika informasi tersebut sudah diterima, akan diteruskan ke Biro Hukum KPK untuk kemudian ditindaklanjuti.

"KPK melalui Biro Hukum setelah menerima pemberitahuan akan segera susun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan dimaksud," kata Ali.

Diketahui, Sri Wahyumi baru saja bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman. Namun, mantan Bupati Kepulauan Talaud itu kembali ditangkap KPK.

Sri Wahyumi sebelumnya dieksekusi ke Lapas Wanita Klas II-A Tangerang pada 26 Oktober 2020 untuk menjalani hukuman penjara 2 tahun.

Baca Juga:

KPK Duga Eks Bupati Kepulauan Talaud Terima Gratifikasi Rp9,5 M

Dia dijerat KPK dalam kasus suap proyek revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019.

Sri Wahyumi dinilai terbukti menerima suap dari seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo berupa uang hingga barang-barang mahal.

Awalnya dia dihukum 4,5 tahun penjara, tapi kemudian dipangkas Mahkamah Agung (MA) menjadi 2 tahun penjara usai peninjauan kembali yang diajukan Sri dikabulkan. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Tersangka Gratifikasi