Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bekerja sama memberantas mafia tambang.
"KPK tentu akan menyambut baik inisiasi Menkopolhukam untuk menyelesaikan kebocoran penerimaan negara dari sektor tambang atau sektor lainnya dalam hal kebocoran tersebut diduga karena adanya dugaan korupsi," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keterangannya, Senin (7/11).
Baca Juga
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Temui Lukas Enembe di Papua
Ghufron mengungkapkan KPK telah melakukan beberapa kajian terkait pertambangan, khususnya batu bara. KPK juga telah melakukan perbaikan sistem melalui Simbara (Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara).
"Harapannya rantai proses bisnis batubara lebih pasti, transparan serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri didahulukan dengan mematuhi DMO," ujarnya.
Baca Juga
Cegah Korupsi di Peradilan, KPK Dorong Penguatan Integritas Hakim
Senada dengan Ghufron, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata juga menyatakan pihaknya melalui korsup sektor sumber daya alam (SDA) memonitor tata kelola pertambangan dan perkebunan sawit.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan akan menggandeng KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dan mafia pertambangan hingga kehutanan.
"Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain," kata Mahfud melalui pesan singkat, Minggu (6/11).
Pembahasan terkait mafia tambang kembali diperbincangkan usai video Ismail Bolong yang mengungkap ada uang setoran untuk Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. (Pon)
Baca Juga
