KPK Periksa Staf Marketing Wijaya Karya Terkait Korupsi Jembatan Waterfont City

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Marketing PT Wijaya Karya, Firjan Taufa, Kamis (28/1). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau tahun anggaran 2015-2016.

Firjan bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan.

Baca Juga

KPK Ungkap Edhy Prabowo Beli Wine Pakai Duit Suap Benur

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka AN," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis.

KPK telah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya, Agung Budi Waskito dalam kasus ini pada Kamis (14/1). Agung Budi diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka IKetut Suarbawa (IKS), Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Waterfront City atau jembatan Bangkinang tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau.

Dua tersangka tersebut yakni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan (AN) dan Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), I Ketut Suarbawa (IKS).‎ Keduanya diduga telah merugikan negara sekira Rp39,2 miliar.

Baca Juga

Kasus Edhy Prabowo, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Lainnya

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.‎ Diduga, terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh keduanya. (Pon)