Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Kepala Bidang (Kabid) Infrastruktur dan Sosial DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Rina Mutmainnah, terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.
Rina akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
"Rina diperiksa sebagai saksi untuk BS (Billy Sindoro)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (22/11).
Selain Rina, penyidik lembaga antirasuah juga akan memeriksa Staf Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi Gunawan, dan PNS pada Dinas DPMPTSP Pemkab Bekasi Kasimin.
"Gunawan juga akan dimintai keterangan untuk BS. Sedangkan Kasimin untuk tersangka DT (Dewi Tisnawati)," ujar Febri.
KPK telah mengendus sumber uang suap yang digunakan Billy Sindoro untuk menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. KPK mengendus uang tersebut berasal dari PT Lippo Group.
Belakangan, KPK juga telah memeriksa sejumlah petinggi Lippo Group lainnya untuk mengusut sumber uang suap itu. Salah satu yang telah diperiksa KPK yakni, CEO Lippo Group James Riady. Dari pemeriksaan James Riady, penyidik menggali peran serta kontribusi PT Lippo Group di kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Dalam kasus dugaan suap ini KPK menetapkan Billy Sindoro dan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin serta tujuh orang lainnya, baik dari pihak Pemkab Bekasi dan Lippo Group sebagai tersangka.
Neneng dan anak buahnya itu diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta, milik Lippo Group. (Pon)
