Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang, Martono, Rabu (31/7).
Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu (31/7).
Baca juga:
Belum diketahui materi yang akan didalami tim penyidik terhadap Martono yang juga merupakan Direktur PT Chimarder 777 dan PT Rama Sukses Mandiri.
Selain Martono, tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi P. Rachmat Utama Djangkar selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.
Dalam mengusut kasus ini, bertempat di Akademi Kepolisian Semarang, tim penyidik KPK juga memanggil sembilan saksi untuk diperiksa.
Adapun kesembilan saksi itu yakni, AWCU (PNS/Kasubbid Penetapan pada Bidang Pelayanan dan Penetapan Bapenda Kota Semarang); ESR (PNS/Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Sisdukcapil Kota Semarang);
MZ (PNS/Inspektur Pembantu III Kota Semarang).
Kemudian, RP (PNS/Kabag Rumah Tangga Setda Kota Semarang); EY (Pegawai Negeri Sipil); K (Wiraswasta); M (Pegawai Negeri Sipil); R alias Gendhon (Swasta/Penanggungjawab CV Merapi Berdikari); dan SWY (Direktur CV Dua Putra/Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang).
Pada Selasa (30/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suaminya Alwin Basri.
Namun, Ita tak hadir dengan alasan mengikuti agenda rapat paripurna bersama DPRD Kota Semarang. Ita meminta penjadwalan ulang pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Baca juga:
KPK Datangi UNS, Plt Wakil Rektor Sebut Terkait Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran
Sementara sang suami Alwin Basri yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, memenuhi panggilan. Alwin mengaku sudah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK.
Baca juga:
Diketahui ada tiga perkara yang sedang diusut KPK di Semarang. Pertama kasus dugaan suap terkait pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024.
Kemudian yang kedua dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, dan yang ketiga dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.
Dalam kasus ini, KPK telah mencegah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita, untuk bepergian ke luar negeri.
Selain Ita, ada tiga orang lain yang turut dicegah. Ketiganya yakni, suami Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri; Ketua Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang, Martono; dan pihak swasta Rahmat U. Djangkar. (Pon)
