Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah Dwikorawati. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pemotongan uang pembayaran dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.
"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka RY (Rahmat Yasin)," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (5/7).
Selain Syarifah, terdapat tiga saksi lain yang juga diperiksa dalam kasus ini. Ketiga saksi tersebut yakni Udin Syamsudin selaku Pensiunan PNS bagian Kepala Perijinan Terpadu, Rahmat Mulyana selaku Kepala Seksi Penagihan PBB Dispenda, dan Sri Hartati selaku Bendahara Dispenda Pemkab Bogor.
"Ketiganya juga akan diperiksa untuk tersangka RY," ujar Febri.
Baca Juga: Jelang Bebas, Eks Bupati Bogor Rahmat Yasin Kembali Jadi Tersangka KPK
Dalam perkara ini, penyidik juga mengagendakan pemerikaan terhadap Rahmat Yasin. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
KPK menetapkan Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus. Padahal, Rahmat Yasin yang merupakan terpidana penerima suap dari mantan bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala terkait izin alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri itu diketahui baru mendapat cuti menjelang bebas (CMB) dari Lapas Sukamiskin pada awal Mei lalu.
Untuk kasus pertama, Rahmat Yasin diduga telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar. Uang itu dipergunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.
Sementara untuk kasus kedua, KPK menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dari seseorang untuk memuluskan perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri.
Tak hanya itu, KPK juga menduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire. Mobil senilai sekitar Rp 825 juta itu diterima Rahmat Yasin dari seorang pengusaha rekanan Pemkab Bogor. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. (Pon)
Baca Juga: KPK Dalami Proses Pengadaan QCC Terkait Kasus RJ Lino
