Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, Kamis (28/10). Pemeriksaan digelar Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.
Budi bakal diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Akbar Tandaniria Mangku Negara (ATMN), tersangka kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tahun 2015 hingga 2019.
Baca Juga:
KPK Amankan Dokumen Terkait Pencucian Uang Bupati Probolinggo
"Bertempat di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, tim penyidik mengagendakan pemangilan saksi-saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (28/10).
Selain Budi, tim penyidik turut melakukan pemeriksaan terhadap empat pihak lain. Keempatnya yakni Gunawan selaku ASN, Dicky Pahlevi Suudi selaku PNS Kabupaten Lampung Utara, Bahrul Syah Alam selaku PNS, dan Desi Fitriani selaku ibu rumah tangga.
Dalam perkara ini, KPK menduga Akbar yang merupakan adik dari mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara aktif terlibat dalam menentukan pengusaha yang menerima alokasi proyek di Dinas PUPR Lampung Utara selama kurun 2015-2019.
Akbar, dibantu Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi, dan Gunaidho Utama, diduga memungut fee terhadap sejumlah proyek di Lampung Utara atas perintah Agung Ilmu.
Selama kurun 2015-2019, Akbar bersama Agung Ilmu, Raden Syahril, Syahbudin, dan Taufik Hidayat diduga meneruma fee sedikitnya Rp100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Lampung Utara. Sebanyak Rp2,3 miliar di antaranya diduga dinikmati Akbar untuk kepentingan pribadi.
Atas perbuatannya, Akbar disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 KUHP. (Pon)
Baca Juga:
Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Siregar
