KPK: Pekan Ini Berkas Miryam Dilimpahkan ke Pengadilan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 03 Juli 2017
KPK: Pekan Ini Berkas Miryam Dilimpahkan ke Pengadilan

Anggota DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/6). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Dianysah mengatakan, berkas kasus dugaan keterangan palsu terkait perkara pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP Miryam S Haryani sudah masuk tahap penuntutan sejak pekan lalu.

"Berkas Miryam S Haryani sudah di tahap penuntutan, setelah dilimpahkan dari penyidikan minggu lalu," ujar Febri saat dihubungi di Jakarta, Minggu (2/7).

KPK rencananya bakal melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada awal pekan ini usai cuti bersama Idulfitri. Sehingga, tinggal menunggu jadwal persidangan yang dirilis pengadilan.

"Tidak ada persiapan spesifik yang kami lakukan. Semua bukti kami pandang sudah kuat," tandasnya.

Febri menjelaskan bahwa salah satu bukti yang dilampirkan dalam dokumen perkara Miryam itu adalah rekaman soal pernyataan tekanan dari anggota DPR.

Oleh karena itu, ia berharap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK menyimak jalannya persidangan nanti.

"Terkait dengan kebutuhan Pansus Angket untuk keterangan Miryam, sebaiknya sama-sama menyimak di proses persidangan yang akan dilakukan secara terbuka," jelasnya.

"Lebih baik agar proses hukum tidak ditarik ke proses politik," sambung Febri.

Pansus Angket KPK mengundang Miryam ke DPR, Senin (19/6) lalu, untuk dimintai keterangannya terkait dugaan intervensi oleh anggota dewan, seperti Bambang Soesatyo, Sarifuddin Sudding, Desmond J Mahesa, Azis Syamsuddin, dan Masinton Pasaribu.

Namun, KPK tak mengizinkan mantan bendahara umum Partai Hanura itu ke Parlemen. Alasannya saat itu, proses kasus segera dilimpahkan ke pengadilan.

Sebelum libur panjang, Juru Bicara Pansus Angket KPK Arsul Sani menerangkan, pihaknya bakal kembali mengundang Miryam ke DPR usai cuti Idulfitri berakhir, selain mengagendakan pemanggilan para pakar, pimpinan Polri, serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun tujuan pansus mengundang Miryam, untuk mengonfirmasi suratnya soal bantahan adanya intervensi kepadanya dari anggota dewan untuk memberikan keterangan palsu menyangkut e-KTP. (Pon)

Berita terkait kasus e-KTP lainnya baca juga di: Kasus E-KTP, Siang Ini KPK Panggil Yasonna Dan Sejumlah Anggota DPR

#Miryam Haryani #Korupsi E-KTP #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset agar berwenang menyita harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN. Simak ulasan dan fakta hukum lengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Bagikan