Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan PT Nindya Karya sebagai tersangka korporasi kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011.
Nindya Karya, menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama yang menjadi tersangka korporasi di KPK. Selain Nindya Karya, KPK juga menetapkan PT Tuah Sejati sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
"Menang betul ini yang pertama, yang berhubungan dengan BUMN. Korporasi yang jadi tersangka," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/4).
Laode berharap ada perubahan sistem pencegahan korupsi di dalam tubuh BUMN. Menurut dia, perusahaan plat merah seharusnya memiliki tata kelola yang lebih baik dari perusahaan swasta.
Nindya Karya dan PT Tuah Sejati diduga merugikan negara hingga Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang senilai Rp793 miliar.
Menurut Laode, penetapan tersangka terhadap korporasi dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang memakai korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Selain itu, lanjutnya untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam korupsi yang melibatkan korporasi.
"Ini bukan hal baru karena di negara-negara lain sudah melakukannya dan sudah lazim," pungkas Laode.
Atas perbuatannya, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka pada kasus ini. Empat tersangka tersebut yakni, Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono; PPK Satuan Kerja Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy.
Kemudian, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani; serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad. Keempatnya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dan dijatuhkan hukuman penjara berbeda-beda. (Pon)
