KPK Lakukan OTT di Kejati DKI, Praktisi Hukum: Seperti Ada yang Ditutup-Tutupi

MerahPutih.com - Praktisi Hukum, Petrus Salestinus menilai tertangkapnya dua jaksa dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai memalukan.

Apalagi dilakukan di lingkup Kejati DKI yang seharusnya menjadi percontohan. Total, ada dua oknum jaksa yang ditangkap.

"Institusi Kejaksaan sangat minim prestasi dan tidak memberi kontribusi signifikan dalam pemberantasan korupsi," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (29/6).

Petrus menambahkan, permintaan untuk menangani sendiri oleh Jaksa Agung M. Prasetyo adalah kompromi dengan oknum siapapun yang melakukan kejahatan, ini adalah sebuah janji klise atau sudah usang tanpa bukti.

"Karena faktanya praktek dimana oknum jaksa memeras pencari keadilan, jaksa meminta dibayar oleh pencari keadilan dalam berbagai modus operandi, masih terus terjadi dan memakan korban para pencari keadilan," ungkap Koordinator Forum Advokat Pengawal Pancasila ini.

Baca Juga: Koalisi Adil Makmur Bubar, PAN Terbelah Tentukan Arah Politik

Petrus menambahkan, praktek suap dan pemerasan di kalangan oknum Jaksa terhadap pencari keadilan selama bertahun-tahun hingga saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat pencari keadilan.

Hal ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan Jaksa Agung dan terkesan praktek suap dan pemerasan ini dibiarkan. "Apalagi sistim penindakan di Kejaksaan Agung tentu berbeda dengan sistim penindakan KPK melalui sebuah OTT," ungkap Petrus.

Jika Jaksa Agung mau tangani sendiri perilaku anak buahnya karena parktek suap dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum anak buahnya, maka Jaksa Agung bisa menangkap melalui OTT terhadap praktek suap yang diduga dilakukan oknum-oknum Jaksa.

"Jadi, tidak perlu ngemis-ngemis minta menangani hasil OTT KPK. Ini sepertinya ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi," tandas Petrus. (Knu)

Baca Juga: Nyaman di Berbagai Posisi, Demokrat Segera Tentukan Arah Politik