Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang barang rampasan milik koruptor. Kali ini lembaga antirasuah bakal melelang barang rampasan milik dua terpidana korupsi, Ahmad Fathanah dan Heru Sulaksono untuk mengembalikan kerugian uang negara.
"KPK dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III akan melakukan lelang dengan metode menggunakan aplikasi lelang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (8/10).
Menurut Febri lelang akan dibuka pada Rabu, 10 Oktober 2018. Masyarakat yang ingin mengikuti lelang dapat mengakses situs www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
Sedangkan daftar barang yang dilelang dapat dilihat melalui website KPK https://www.kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman-lelang-barang-rampasan/604-pengumuman-lelang-eksekusi-barang-rampasan-2. Totalnya ada 20 barang rampasan yang akan dilelang
Ke-20 barang yang dilelang itu terdiri dari 1 unit mobil Honda Freed GB3 1.5 E AT tahun 2012. Kemudian, 19 barang lainnya merupakan perhiasan emas dan berlian berupa kalung, cincin dan gelang.
"Pihak yang berminat dapat melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan yang tersimpan di kantor KPK Jalan Kunigan Persada Kav 4 Jakarta Selatan," tandas Febri.
Sebagaimana diketahui, Ahmad Fathanah divonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Ahmad Fathanah dinilai terbukti secara sah dah meyakinkan praktik suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
Tak puas dengan putusan majelis hakim tipikor, Ahmad Fathanah mengajukan banding. Namun, ditingkat banding hukuman Fathanah justru diperberat menjadi 16 tahun penjara dengan denda dan subsider yang sama.
Sementara, Kepala Nindya Karya cabang Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, Heru Sulaksono, divonis sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan penjara. Hakim majelis tipikor menilai Heru Sulaksono terbukti secara sah terlibat kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun anggaran 2006-2011. (Pon)
