Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah mengantongi nama-nama anggota DPR yang diduga turut menikmati 'uang panas' proyek e-KTP. Termasuk nama-nama Ketua Fraksi yang menjabat saat proyek senilai 5,9 triliun itu bergulir.
Nama-nama Ketua Fraksi penerima uang korupsi proyek e-KTP itu diungkap oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin saat bersaksi di sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.
"Gini kalau informasi tentang dugaan jatah pada pihak-pihak tertentu itu sudah kita dapatkan sejak penyidikan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (19/2).
Menurut Febri, nama-nama penerima aliran 'uang panas' dari proyek yang ditaksir merugikan negara 2,3 triliun itu sudah diuraikan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Dalam dakwaan itu disebutkan proyek e-KTP dikuasai tiga partai besar, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP.
Bahkan dalam dakwaan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu, 'uang panas' proyek e-KTP disebut mengalir ke Partai Golkar sebesar 150 miliar, Partai Demokrat 150 miliar dan PDIP kebagian jatah 80 miliar.
Diketahui, saat pembahasan proyek ini bergulir Ketua Fraksi Partai Golkar dijabat Setya Novanto, Partai Demokrat dijabat oleh Anas Urbaningrum namun dipertengahan jalan digantikan oleh Jafar Hafsah dan PDIP dijabat oleh Puan Maharani.
"Sudah kita uraikan di dakwaan tapi kita kan perlu membedakan antara misalnya dalam satu pertemuan pihak-pihak tertentu dikatakan ada rencana jatah atau lokasi untuk orang-orang tertentu itu kita uraikan sebagai bentuk pembuktian ada indikasi persekongkolan sejak proses pembahasan anggaran ataupun proses pengadaannya," jelas Febri.
Untuk itu, meski dibeberkan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, KPK tetap berhati-hati untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga 2,3 triliun tersebut. Febri menyatakan, KPK memerlukan waktu untuk membuktikan semua keterlibatan pihak-pihak tersebut.
"Apakah orang-orang tersebut akhirnya menerima sejumlah uang atau sejumlah fasilitas hal itu tentu perlu pembuktian lebih lanjut itulah yang sedang kita lakukan saat ini," tandas Febri.
Sejak awal mengusut kasus ini, KPK belum pernah memeriksa Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani. Padahal, Setya Novanto, Anas Urbaningrum dan Jafar Hafsah sudah berulang kali diperiksa tim penyidik. Bahkan, KPK telah menjerat Setya Novanto yang kini duduk di kursi terdakwa.
Febri menyatakan, kesaksian Nazaruddin mengenai aliran dana kepada seluruh ketua fraksi ini perlu diklarifikasi dan diperiksa silang dan dilihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang telah dikantongi KPK.
"Ada proses yang tidak sebentar. Cukup panjang. Jadi ketika ada saksi yang mengatakan misalnya Nazaruddin mengatakan sesuatu hal itu tentu harus kita kroscek dan kita lihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang lain poin pentingnya," pungkasnya. (Pon)
