Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan bahwa lembaganya akan menindak siapa pun yang melakukan upaya korupsi dalam pengadaan alat kesehatan, khususnya di tengah pandemik COVID-19.
Diketahui, anggaran proyek penanggulangan COVID-19 mencapai Rp405 triliyun.
Baca Juga:
KSAD Suplai Vitamin dan Madu untuk Anak Buahnya yang Berjuang Tangani COVID-19
“KPK akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terhadap kebutuhan alkes (alat kesehatan) terlebih untuk situasi sekarang ini,” kata Ali kepada wartawan, Sabtu (18/4)
Ali juga berharap agar masyarakat ikut menjadi agen pengawasan, ketika ada praktik-praktik semacam itu di lapangan agar bisa melaporkannya kepada KPK untuk ditindaklanjuti.
“Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada pengaduan KPK dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima,” jelasnya.
Ali juga menyatakan lembaganya itu telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemik virus corona itu.
Bentuk pengawasan yang dilakukan KPK adalah dengan menempatkan orang-orang terbaik bersama tim Gugus Tugas COVID-19 baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Adapun pengawalan yang dilakukan KPK di antaranya adalah dengan membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku kepentingan lainnya.
Tim tersebut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi dan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 agar bebas dari korupsi.
Baca Juga:
Puluhan Tenaga Medis Semarang Terpapar COVID-19, Dokter Tirta: Kejujuran Masyarakat Sangat Penting
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan ada mafia besar baik skala global maupun lokal yang membuat Indonesia tidak mandiri dalam industri kesehatan.
"Mengenai mafia alat kesehatan dan bahan-bahan kesehatan, ini sebenarnya jauh-jauh hari ketika Pak Erick Thohir dilantik jadi Menteri BUMN, beliau sudah punya gambaran besar mengenai keamanan energi, pangan, dan kesehatan. Ketika beliau (Erick Thohir) mendalami health security ternyata terbukti Indonesia itu berat di urusan-urusan kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan saja hampir 90 persen bahan dari impor," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat. (Knu)
Baca Juga:
