Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait proses penyidikan suap jual beli jabatan di yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi)
"Siang ini dalam rangka penyidikan, tim disebar di Kantor Kementerian Agama dan Kantor PPP," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (18/2).
Menurut Febri ada beberapa ruangan di Kemenag yang akan digeledah tim penyidik. Di antaranya ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dan Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan.
"Proses penggeledahan sedang berjalan, kami percaya pihak-pihak di lokasi akan kooperatif dan mendukung proses ini," jelas Febri.
Febri menjelaskan alasan tim penyidik turut menggeledah kantor DPP PPP. Lembaga antirasuah menduga ada sejumlah dokumen dan bukti-bukti terkait suap jual beli jabatan yang disimpan di kantor partai berlambang kabah tersebut.
"Diduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara di lokasi-lokasi tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menduga ada petinggi Kemenag yang ikut menerima suap bersama-sama Romi. Romi sendiri merupakan tersangka penerima suap dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag.
Petinggi Kemenag diduga ikut membantu Romi mempengaruhi hasil seleksi jabatan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik kepada Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk Haris Hasanuddin.
KPK juga telah melakukan menyegel sejumlah ruang kerja di Kemenag. Ada dua ruangan yang disegel yakni ruang kerja Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saefuddin dan ruang kerja Sekjen Kemenag, Nur Kholis.
Kedua ruang kerja tersebut disegel paska-Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketum PPP, Romi. Penyegelan terhadap dua ruang kerja di Kemenag tersebut diduga karena terdapat bukti-bukti untuk mengembangkan kasus ini.
Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin. Keduanya diduga sebagai pemberi suap terhadap Romi.
Dalam perkara ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Adapun, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.
Untuk memuluskan proses seleksi jabatan tersebut, Haris mendatangi kediaman Romi dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta pada 6 Februari 2019, sesuai dengan komitmen sebelumnya. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.
Kemudian, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak diusulkan ke Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saefuddin. Sebab, Haris diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.
KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.
Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.
Pada tanggal 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan Muafaq. (Pon)
