Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa General Manager PT Adhi Karya, Harimawan Anhari terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Harimawan bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat Kementerian PUPR.
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TMN (Tengku Moch Nazar)," kata Juru Bicara KPK Febri Diasnyah saat dikonfirmasi, Kamis (4/4).
Selain Harimawan, penyidik juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lainnya, yakni General Manager Divisi II PT Brantas, Dody Setiawan dan Direktur PT Wahana, Zaini Abidin Noor.
"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TMN," imbuhnya.
Tak hanya memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Tengku Moch Noor, tim penyidik juga memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka lainnya.
Tim penyidik menjadwalkan memeriksa Sekretaris Direktur Jenderal (Sesditjen) Cipta Karya Kempupera, Doddy Krisnandi; mantan Dirjen Cipta Karya Kempupera, Sri Hartoyo; mantan Kasatker SPAM Strategis Tampang Bandaso; serta PNS Kempupera Muhammad Sundoro alias Icun.
Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selaku KepalaSatuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung.
"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ARE (Anggiar Partunggul Nahot Simaremare)," jelas Febri.
Hingga saat ini, tercatat 59 pejabat Kementerian PUPR yang sebagian besar merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengakui menerima uang suap terkait proyek air minum di sejumlah daerah.
Para pejabat tersebut telah mengembalikan uang suap yang mereka terima kepada KPK dengan nilai total Rp22 miliar, US$148.500 dan Sin$ 28.100.
Selain menerima pengembalian uang suap, KPK juga telah menyita rumah dan tanah di kawasan Sentul, Bogor serta emas batangan seberat 500 gram. Kedua aset tersebut disita KPK dari dua pejabat Kempupera berbeda lantaran diduga terkait dengan proyek SPAM. (pon)
