Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa 4 orang saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1.
Keempatnya yaitu Direktur PT PLN (Persero) Wiluyo, CEO Blackgold Natural Resources Rickard Philip Cecil, pihak swasta James Rianto dan seorang wiraswasta Samin Tan.
"Wiluyo akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (7/9).
Sedangkan Rickard Philip Cecil dan James Rianto diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dari tersangka mantan Wakil Ketua Komidi VII DPR, Eni Maulani Saragih.
Sementara itu, Samin Tan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham.
KPK sudah memeriksa sejumlah saksi usai resmi menetapkan Idrus sebagai tersangka suap proyek PLTU Riau-1. Mereka yang telah diperiksa untuk Idrus di antaranya mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Ketua DPR Setya Novanto, hingga putra Setnov Rheza Herwindo.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo dan Idrus Marham.
Idrus bersama-sama Eni Saragih diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh Eni dari Kotjo, yakni sekitar November-Desember 2017 sebesar Rp4 miliar dan Maret-Juni 2018 sekitar Rp2,25 miliar.
Dia juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Proyek tersebut kini dihentikan sementara usai mencuat kasus suap ini.
Tak hanya itu, Idrus pun diduga menerima janji mendapatkan bagian yang sama seperti jatah Eni Saragih sebesar US$1,5 juta dari Kotjo. Uang itu akan diberikan bila Idrus berhasil membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1 senilai US$900 juta.
Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)
