Mula Akmal
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani menerima aliran uang dari tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Duddy Jocom (DJ).
KPK memeriksa Miryam sebagai saksi untuk tersangka Duddy Jocom di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/1) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di Kemendagri Tahun Anggaran 2011.
Baca Juga:
"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya aliran uang dari tersangka DJ yang diduga diterima saksi saat masih menjabat anggota DPR," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.
Adapun Miryam merupakan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2019.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Duddy Jocom bersama mantan Kepala Divisi I (Gedung) PT Waskita Karya Adi Wibowo sebagai tersangka kasus itu.
Adi Wibowo telah divonis selama 4 tahun penjara terkait kasus tersebut. Sementara untuk Duddy Jocom masih dalam proses penyidikan di KPK.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam putusan nya pada Senin (10/10) menyatakan terdakwa Adi Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, yaitu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Adi Wibowo dengan pidana 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Baca Juga:
Syarief Hasan Dukung KPK Usut Korupsi Penyaluran Dana Bergulir Fiktif
Adi Wibowo selaku mantan Kepala Divisi I (Gedung) PT Waskita Karya Adi Wibowo dinilai terbukti melakukan pengaturan dalam proses lelang untuk memenangkan PT Waskita Karya.
Selain itu, mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa izin tertulis PPK dan mengajukan pencairan pembayaran 100 persen, padahal pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi kemajuan pekerjaan sebenarnya bersama-sama dengan Duddy Jocom.
Atas perbuatannya, sejumlah pihak diuntungkan, yaitu Duddy Jocom sebesar Rp 500 juta, memperkaya korporasi, yaitu PT Cahaya Teknindo Majumandiri sebesar Rp 80,076 miliar dan PT Waskita Karya sebesar Rp 26,667 miliar sehingga merugikan keuangan negara senilai total Rp 27,247 miliar.
Duddy Jocom selaku PPK menunjuk PT Waskita Karya (Persero) menjadi penyedia paket pekerjaan gedung IPDN Gowa senilai Rp 125,686 miliar.
Adi Wibowo melalui Tukijo dan Anjar Kuswijanarko juga telah melakukan beberapa perbuatan, yaitu melakukan pengaturan lelang, mengalihkan pelaksanaan sebagian pekerjaan utama ke perusahaan subkontrak tanpa persetujuan tertulis dari PPK, dan mengajukan permohonan pembayaran meski pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi kemajuan fisik pekerjaan.
Tukijo juga menyuruh Slamet Sunaryo untuk menyerahkan uang Rp500 juta kepada Duddy Jocom melalui Mulyawan sebagai "uang fee". (*)
Baca Juga:
