KPK-Ditjen Pajak Bentuk Tim Khusus Genjot Penerimaan Pajak

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 01 Februari 2018
KPK-Ditjen Pajak Bentuk Tim Khusus Genjot Penerimaan Pajak

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang (MP/Foto: Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana bakal membentuk tim khusus untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.

Dirjen Pajak, Robert Pakpahan mengatakan, saat ini kerja sama antara Ditjen Pajak dan KPK hanya sebatas pertukaran informasi dan analisis di sektor-sektor tertentu. Karena itu, ia berharap kerja sama dengan KPK dapat lebih diintensifkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

"Akan ada Satgas bersama untuk bekerjasama," kata Robert usai rapat dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Dengan pembentukan tim khusus ini, Ditjen Pajak dan KPK dapat lebih bekerja sama dan berkoordinasi untuk memetakan dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang belum tersentuh secara maksimal. Terlebih, KPK memiliki kajian-kajian yang dapat dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak.

"Nah ini yang kita akan intensifkan, kalau datanya lebih konkrit ini bisa dieksekusi dalam bentuk enforcement supaya kepatuhan perpajakannya dipenuhi," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan, Ditjen Pajak dan KPK akan melakukan inovasi untuk mengatasi penghambat penerimaan negara dari sektor pajak. Saut berharap inovasi tersebut dapat meningkatkan pajak seperti yang terjadi di DKI Jakarta.

"Jadi harapan kita pengalaman kita di DKI, kita naikan di level nasional. Kalau anda tahu angkanya di DKI angkanya cukup signifikan. Kita beberapa bulan ada di sana dan kita harapkan tentunya ini nanti dikembalikan ke rakyat," ujar Saut.

Selain melakukan kajian atau memetakan mengenai perpajakan, lanjut Saut, tim khusus ini juga akan melakukan proses penegakan hukum secara terintegrasi.

"Timnya yang lebih solid, kemarin kan kita baru tim yang kelihatan dari Litbang (penelitian dan pengembangan) yah, sekarang bisa jadi gabung dengan law enforcement juga. Kita berharap menjadi terintegrasi," pungkasnya. (Pon)

#Saut Situmorang #KPK #Ditjen Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan