KPK Diminta Tak Pandang Bulu Tuntaskan Kasus Suap Ismail Bolong

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 Februari 2023
KPK Diminta Tak Pandang Bulu Tuntaskan Kasus Suap Ismail Bolong

Ismail Bolong jadi tersangka kasus tambang ilegal di Kaltim. Foto: Dok Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak tebang pilih dalam pengusutan kasus suap korupsi yang melibatkan salah satu petinggi Polri.

Permintaan ini diutarakan Perkumpulan Pemuda Keadilan (PPK) dalam orasi demonstrasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/2).

Baca Juga

KPK Didesak Ambil Alih Kasus Tambang Ilegal Mantan Anggota Polisi

"Kedatangan kami hari ini sebagai bagian dari kelanjutan aksi sebelumnya yang menuntut agar KPK tidak tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di negeri ini," ujar Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman.

Lebih jauh, Dendi juga mengatakan bahwa kerugian negara atas kasus tersebut tidak hanya pada sisi finansial semata tetapu juga pada sisi ekologi dan lingkungan. Terlebih menurut Dendi, praktek suap yang terjadi pada isu tambang bukanlah hal yang baru di republik ini.

"Kalau kita mau hitung berapa kerugian negara atas kasus ini tentu bisa dihitung. Tapi ada kerugian yang tidak bisa dihitung yaitu kerusakan alam dan lingkungan. Bayangkan untuk kepuasan hasrat pejabat yang korup, lingkungan dan masyarakat sekitar yang jadi korbannya," tambahnya.

Baca Juga

Bareskrim Periksa Mantan Anggota Polri Ismail Bolong

Ketika ditanya agenda lanjutan aksinya, Dendi menyebut akan menggelar aksi besar-besaran sampai kasus suap tambang ilegal tersebut diusut sampai tuntas.

"Saya kira ini bukan kasus pertama yang melibatkan institusi kepolisian. Maka itu kami akan terus menggelar aksi serupa, tidak hanya di KPK, kami juga akan menggelar aksi di Mabes Polri," ujarnya.

Dalam kasus ini, Ismail Bolong terancam pidana lima tahun penjara dan denda Rp 100 miliar.

Selain itu, Ismail Bolong dijerat Pasal 55 ayat 1 KUHPidana karena berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal dan sebagai Komisaris PT EMP, yang tidak memiliki izin penambangan.

Ismail Bolong berperan sebagai pengatur kegiatan tambang Ilegal di Kalimantan Timur.

Ismail Bolong diduga mengatur kegiatan penambangan ilegal di terminal khusus PT MTE dan di lokasi penyimpanan batubara hasil penambangan yang termasuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT SB.

Adapun pelaku BP, berperan sebagai penambang batubara tanpa izin. Untuk RP bertugas sebagai direktur PT EMP. (Pon)

Baca Juga

Polri Segera Limpahkan Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

#Komisi Pemberantasan Korupsi #KPK #Polri #Kabareskrim Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi terkait dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menyita dokumen dan spanduk dari rumah yang diduga menjadi posko pemufakatan
Frengky Aruan - Sabtu, 21 November 2026
Bareskrim Geledah 5 Lokasi Kasus Dugaan Makar Prabowo, Dokumen dan Spanduk Disita dari Posko Pemufakatan
Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Indonesia
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Bareskrim menggeledah rumah di Cibinong yang diduga menjadi lokasi awal permufakatan kasus makar terkait dengan perkara penyadapan ilegal. Penyidik menyita dokumen, spanduk, dan perangkat elektronik.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 November 2026
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Bagikan