KPK Didesak Turun Tangan Soal Aksi Mogok Sopir Angkot Jaklingko

MerahPutih.com - Delapan koperasi mitra operator Program Jaklingko Pemprov DKI yang tergabung dalam Komunikasi Laskar Biru (FKLB), melakukan aksi unjuk rasa di depan kompleks Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

Operator yang tergabung dalam FLKB ini antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, PT. Kencana Sakti Transport.

Dalam aksinya, mereka menuntut beberapa hal seperti transparansi pembagian quota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil, menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi TransJakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.

Tuntutan lainnya, mengurangi aturan dari TransJakarta yang merugikan operator dan pramudi serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.

Baca juga:

Sopir Jaklingko Demo, Komisi B DPRD Panggil TransJakarta

Forum Warga Kota (FAKTA) meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk mengevalusi secara menyeluruh kinerja TransJakarta imbas sopir Mikrotrans atau Jaklingko menggelar aksi demo di depan kantor Balai kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

Ketua FAKTA Indonesia, Ary Subagyo Wibowo mengatakan, pihaknya juga mendesak Pj Heru untuk mengambil langkah tegas agar dikemudian hari tidak terjadi lagi aksi serupa yang merugikan pengguna Jaklingko, akibat ketidakmampuan manajemen TransJakarta.

"FAKTA Indonesia meminta kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi total kinerja manajemen TransJakarta," kata Ary Subagyo dalam keterangannya, Selasa (30/7).

Soal adanya indikasi oknum DPRD DKI Jakarta sebagai mitra Jaklinglo dan TransJakarta dibalik aksi mogok ini. FAKTA Indonesia mendorong aparat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan indikasi KKN tersebut.

Baca juga:

Aksi Demo Sopir Angkot JakLingko di Gedung Balai Kota DKI Jakarta

"Sebagai pertanggungjawaban penggunaan APBD dalam upaya mengimplementasikan good governance and clean goverment," tuturnya.

Koordinator Lapangan aksi FKLB, Fahrul Fatah mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan Direksi TransJakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.

"Direksi TransJakarta menganak emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, quota penyerapan paling banyak yang diberikan terus menerus dan kemudahan lainnya," ujarnya Fahrul dalam keterangannya, Selasa (30/7). (Asp)